KUPANG, Timesntt.com – Kondisi bangunan SMAN 2 Fatuleu Tengah di Desa Nonbaun, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengalami keretakan dinding dan penurunan lantai hingga 40 sentimeter, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Rondo.

 

Temuan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT itu melakukan kunjungan reses di sekolah tersebut. Ia melihat langsung kerusakan pada sejumlah ruangan yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya.

 

Winston mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi bangunan dan tanah di sekitar sekolah agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan tidak menunggu hingga terjadi korban.

 

Dalam kunjungan itu, Winston bersama tim disambut Kepala SMAN 2 Fatuleu Tengah, Zetlyanus Hany Oktovianus, S.Pi., M.M., Ketua Komite Sekolah Yustinus Tfuakan, para guru, serta orang tua siswa.

 

Pihak sekolah dan orang tua menyampaikan kekhawatiran atas kondisi bangunan yang mengalami kerusakan setelah hujan lebat pada musim hujan sebelumnya. Mereka menduga kerusakan dipicu pergerakan tanah yang secara lokal disebut “tanah lari”.

 

Sekolah yang berada di kawasan lereng tersebut dilaporkan mengalami kerusakan pada sekitar lima ruangan. Sementara itu, Winston melihat langsung sekitar empat ruangan dengan kondisi dinding retak, keramik pecah, serta lantai yang ambles.

Baca Juga  Sola Gracella Bois Juara Pidato AHY Muda Kabupaten Kupang, Demokrat Dorong Anak Muda Berani Bersuara

 

Pada sejumlah bagian, penurunan lantai diperkirakan mencapai 30–40 sentimeter. Beberapa bagian bangunan juga tampak mengalami pergeseran sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kekuatan struktur bangunan.

 

“Ini bukan sekadar keramik pecah atau ruang belajar kurang nyaman. Ada lantai yang ambles, dinding retak, dan bagian bangunan yang tampak terpisah. Saya sendiri merasa khawatir ketika berdiri di dalamnya. Keselamatan anak-anak dan guru harus menjadi prioritas,” ujar Winston.

 

Kegiatan Belajar Terganggu

 

Kerusakan bangunan tersebut turut memengaruhi kegiatan belajar mengajar. Di salah satu kelas, posisi duduk siswa terpaksa diatur ulang dengan hanya memanfaatkan bagian ruangan yang masih bisa digunakan.

 

Namun, keamanan bagian ruangan tersebut tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis oleh instansi yang berwenang.

 

Winston meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan asesmen menyeluruh.

 

Pemeriksaan, menurut dia, harus mencakup kondisi struktur bangunan, tingkat kerusakan, serta kestabilan tanah di lokasi sekolah. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan, baik melalui perbaikan, pembangunan kembali, maupun pemindahan ruang belajar ke lokasi yang lebih aman apabila diperlukan.

 

“Sambil menunggu pemeriksaan teknis, ruangan yang mengalami kerusakan itu sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu. Dinas bersama sekolah perlu menyiapkan tempat belajar sementara yang aman agar pembelajaran tetap berjalan,” tegasnya.

Baca Juga  Demokrat Sebut Pemprov NTT Anggap Remeh Pandangan Fraksi

 

Minta Usulan Revitalisasi Ditindaklanjuti

 

Selain mendesak pemeriksaan teknis, Winston juga meminta pemerintah menindaklanjuti usulan revitalisasi sekolah yang menurut pihak sekolah belum memperoleh penanganan pada 2026.

 

Ia menegaskan, kekhawatiran kepala sekolah, komite, guru, dan orang tua siswa harus dijawab melalui pemeriksaan langsung serta keputusan penanganan yang jelas.

 

Menurut Winston, kunjungan reses bukan hanya menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga melihat secara langsung persoalan yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.

 

Ia menilai keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik tidak boleh dikompromikan, terutama ketika kerusakan bangunan telah terlihat secara fisik dan berdampak pada aktivitas pendidikan.

 

“Reses ini menjadi kesempatan mendengar langsung kecemasan orang tua dan melihat sendiri keadaan sekolah. Ada banyak kebutuhan yang disampaikan, tetapi keselamatan jiwa harus didahulukan. Jangan menunggu ada korban baru kita bergerak,” kata Winston.

 

Ia berharap pemerintah provinsi bersama instansi teknis segera mengambil langkah konkret agar risiko terhadap warga sekolah dapat diminimalkan dan proses belajar mengajar tetap berlangsung di tempat yang aman.*