Penyerangan dan Pengrusakan di Pantai Marosi Sumba Barat
Petrus Pati Mayada, dituduh sebagai pemimpin kelompok penyerangan. Korban utama adalah Christofel Adijaya, yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui sejumlah nama pelaku, KM atau KT, KTB, LRN, KTT, RA atau RJ, DN atau DR, anaknya KD, RW atau anaknya KB, RL, BBD, dan RDR.WAIKABUBAK, TIMESNTT.COM – Sebuah video yang kini viral di media sosial memperlihatkan adegan penyerangan dengan kekerasan di kawasan Pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam rekaman tersebut tampak seorang pria mengenakan topi dan kacamata hitam diidentifikasi sebagai Petrus Pati Mayada menggenggam parang dan melakukan pengrusakan mobil yang diduga membawa pegawai dari ATR/BPN Sumba Barat.
Video juga memperdengarkan suara seorang perempuan yang ketakutan dan memohon tolong dari dalam mobil, serta suara Frengky, Kepala Seksi Pengukuran ATR/BPN Sumba Barat, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan pengukuran dan akan meninggalkan lokasi.
Petrus Pati Mayada terduga pelaku yang melakukan penyerangan terhadap kepala seksi pengukuran ATR BPN Sumba Barat
Terduga pelaku, Petrus Pati Mayada, dituduh sebagai pemimpin kelompok penyerangan.
Korban utama adalah Christofel Adijaya, yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui sejumlah nama pelaku, KM atau KT, KTB, LRN, KTT, RA atau RJ, DN atau DR, anaknya KD, RW atau anaknya KB, RL, BBD, dan RDR. Korban juga menyebut masih ada pelaku lainnya yang dikenalnya.
Korban mencatat bahwa di dalam mobil terdapat pejabat ATR/BPN Sumba Barat yang hendak melakukan pengukuran di lokasi Pantai Marosi.
Hingga saat ini, pihak Polres Sumba Barat dan Polsek Lamboya belum bisa dikonfirmasi secara resmi mengenai peristiwa ini.
Kawasan Pantai Marosi di Desa Patiala Bawah memang telah menjadi titik konflik agraria dan lahan pariwisata selama bertahun-tahun. Sebuah laporan tahun 2018 mencatat bahwa pengukuran lahan seluas sekitar 200 hektar di pesisir Pantai Marosi yang dilakukan oleh ATR/BPN bersama perusahaan swasta mendapat penolakan keras dari warga. Sebagai akibatnya terjadi penggunaan kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian hingga ada korban tewas ditembak.
Konflik ini menggambarkan sejumlah persoalan structural, pengukuran lahan tanpa persetujuan warga, investasi pariwisata yang berpotensi menggusur hak masyarakat lokal, dan penggunaan kekerasan sebagai respon terhadap penolakan masyarakat.
Keberadaan pengukuran lahan oleh ATR/BPN menunjukkan adanya upaya legalisasi atau verifikasi lahan yang potensial untuk pengembangan. Namun, tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat sekitar, proses itu berisiko memicu konflik. Kejadian di 2018 menunjukkan bagaimana pengukuran bisa berubah menjadi bentrokan.
Video terbaru memperlihatkan kekerasan fisik yaitu penganiayaan dan pengrusakan dan mobilitas kelompok bersenjata atau setidak-nya terkoordinasi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengorganisir, apa motifnya, dan apakah aparat penegak hukum bertindak cepat atau lamban dalam merespons.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polres Sumba Barat atau Polsek Lamboya terkait peristiwa. Ketidakjelasan ini memperburuk kepercayaan publik dan menarik sorotan tentang transparansi institusi penegak hukum di daerah konflik seperti ini.***
|
Tidak ada komentar