DPRD Sumba Barat Daya Tertawa Soal Tudingan Pemerintah, Data Non-ASN Akan Dibuka di Forum Lintas Komisi
DPRD Sumba Barat Daya Tertawa Soal Tudingan Pemerintah, Data Non-ASN Akan Dibuka di Forum Lintas KomisiTambolaka, TIMESNTT.COM | Ketegangan antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBD soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memasuki babak baru. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 4 Juni 2025, sejumlah anggota dewan tertawa terbahak-bahak saat pemerintah menyebut DPRD tidak memiliki data peserta seleksi PPPK tahap satu dan dua yang diduga tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah.
Tudingan itu memicu reaksi keras dari lintas fraksi. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Golkar, Hanura, dan PKB menyatakan kekompakan mereka untuk membuka seluruh data dalam forum resmi lintas komisi yang akan digelar mendatang. Mereka menegaskan memiliki dokumen lengkap yang akan mengungkap siapa saja yang lolos seleksi tanpa pernah tercatat sebagai tenaga kontrak daerah.
“Kami punya datanya. Kalau pemerintah terus menyangkal, kita buka semua nanti di forum komisi gabungan,” tegas David Tamo Ama, anggota DPRD SBD dari Fraksi PKB, saat ditemui usai RDP.
David menjelaskan, saat ini terdapat 3.850 data tenaga non-ASN milik Pemkab SBD yang harus menjadi skala prioritas dalam penanganan. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang justru mempertanyakan keabsahan data DPRD, alih-alih mencari solusi konkret bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi daerah.
Menurut David, data tenaga non-ASN yang telah terverifikasi tahun 2022 justru kian bermasalah saat masuk ke seleksi PPPK tahap dua. Alih-alih berkurang, jumlah peserta justru bertambah dan menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi data.
“Persoalan ini bukan hanya soal data, tapi keberpihakan. Jangan pura-pura lupa terhadap mereka yang sudah lama bekerja sebagai non-ASN. Ini urusan moral dan keadilan,” ujar David.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten SBD melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Christofel Horo, tetap bersikukuh bahwa tudingan DPRD tidak berdasar. Ia mengklaim telah melakukan pemeriksaan internal dan tidak menemukan nama-nama yang dipersoalkan dalam daftar peserta tes PPPK tahap satu dan dua.
“Sudah kami telusuri. Tidak ada satu pun dari nama yang mereka sebutkan ikut test CAT. Tuduhan itu tidak berdasar,” kata Christofel Horo kepada wartawan usai RDP.
Ketegangan antara legislatif dan eksekutif ini diprediksi akan berlanjut dalam agenda RDP lintas komisi DPRD SBD yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. DPRD berkomitmen membuka semua dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Sementara itu, masyarakat dan para tenaga honorer masih menunggu kejelasan nasib mereka di tengah proses rekrutmen PPPK yang dinilai sarat masalah.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar