Pemkab SBD dan KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi, Bupati Soroti Perbaikan Pelayanan Publik
Pemkab SBD dan KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi, Bupati Soroti Perbaikan Pelayanan PublikTambolaka, TIMESNTT.COM — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menggelar Rapat Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Bupati, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini melibatkan jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta unsur pengawasan internal.
Rakor dibuka langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, dan dihadiri Sekda SBD, pimpinan DPRD SBD, Kajari Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat Daya, Dandim 1629/SBD, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menegaskan pentingnya peran koordinasi KPK dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik. “Tugas ini sangat strategis, karena melalui koordinasi tersebut, KPK dapat memastikan bahwa mekanisme pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah berjalan sesuai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Bupati juga menyebut bahwa rakor ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana kemajuan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten SBD. Ia menekankan bahwa transparansi dan efisiensi harus menjadi bagian dari budaya birokrasi di semua lini.
Tim Korsup KPK RI, dalam agenda tersebut, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), sistem pemantauan digital yang digunakan untuk menilai perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sebelumnya, skor MCP SBD tercatat sebagai salah satu yang terendah di Provinsi NTT, sehingga KPK memberikan arahan dan rekomendasi khusus untuk peningkatan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
Delapan area intervensi menjadi fokus pemantauan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, peran APIP, pelayanan terpadu satu pintu, serta tata kelola keuangan desa.
Kepala Satuan Tugas Korsup KPK Wilayah V menegaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah pencegahan. Ia mengatakan bahwa timnya hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperkuat sistem agar praktik korupsi tidak terjadi. Upaya ini, menurutnya, penting untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki angka kemiskinan ekstrem seperti Sumba Barat Daya.
Rakor ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran Pemkab SBD segera menindaklanjuti rekomendasi dan dapat meningkatkan skor MCP secara signifikan pada periode mendatang.***
|
Tidak ada komentar