Laporan Dugaan Manipulasi Data Dapodik, Sejumlah Sekolah di Bawah Yayasan Tunas Timur Merasa Dirugikan

Tambolaka, TIMESNTT.COM | Sejumlah sekolah dasar di bawah naungan Yayasan Tunas Timur dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Waikabubak atas dugaan penggelembungan data pokok pendidikan (dapodik). Laporan masyarakat ini memicu kekhawatiran di kalangan sekolah, terlebih menjelang tahun ajaran baru.

Beberapa pihak sekolah mengaku dirugikan atas dugaan laporan manipulasi data dapodik tersebut, terutama karena saat ini tengah memasuki masa penerimaan siswa baru. Kebenaran data dapodik menjadi hal krusial dalam perencanaan kuota, distribusi bantuan, hingga perhitungan alokasi guru.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Nekat Kuliah demi Tanah Kelahiran, Melkianus Tamo Ama Bangun Sekolah Sendiri di Sumba  

215 FBL

Namun, dugaan tersebut dibantah oleh SMK Kanelu, salah satu sekolah kejuruan yang juga berada di bawah Yayasan Tunas Timur. Kepala SMK Kanelu, Obed Kadege Bulu, menegaskan bahwa sekolah yang dipimpinnya tidak pernah melakukan manipulasi data.

“Kami tidak memiliki masalah dengan pihak yayasan maupun dinas pendidikan. Informasi tentang penggelembungan data dapodik itu tidak benar. Sekolah kami justru terbuka dan selalu diawasi secara rutin oleh Korwas SMA dan SMK,” ujar Obed saat ditemui, Senin (19/5/2025).

SMK Kanelu saat ini tercatat memiliki 238 siswa aktif dalam sistem dapodik. Tahun ini, sebanyak 70 siswa kelas XII telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus. Sekolah ini memiliki tiga jurusan utama, yakni Keperawatan, Pembangunan, dan Otomotif.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Bangun dari Nol, SMK Efata Obarade Kini Punya 111 Siswa dan Lulusan yang Siap Kerja  

153 FBL

Obed menambahkan, pengawasan yang ketat dari koordinator pengawas (Korwas) justru menjadi sarana positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ia berharap polemik ini tidak mengganggu proses penerimaan siswa baru yang tengah disiapkan.

Hingga kini, pihak Kejaksaan Negeri Waikabubak belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, Dinas Pendidikan Sumba Barat Daya diminta segera melakukan klarifikasi dan penelusuran untuk memastikan validitas data dan menjaga kepercayaan masyarakat.***