Aroma Permainan dalam Seleksi PPPK Sumba Barat Daya, Ketua DPRD Siap Dorong Pansus
Aroma Permainan dalam Seleksi PPPK Sumba Barat Daya, Ketua DPRD Siap Dorong Pansus“Kalau Kamis nanti setelah RDP tetap tidak ada titik terang, maka kita akan bentuk pansus. Kita bongkar habis siapa saja oknum yang bermain di BKPSDM,” ucap Rudolf.
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Kisruh dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di Kabupaten Sumba Barat Daya kian memanas. Indikasi permainan dalam proses administrasi seleksi menyeruak ke publik setelah munculnya nama-nama peserta yang tak pernah terlibat kontrak daerah, namun tetap dinyatakan lolos seleksi dan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo, akhirnya angkat bicara setelah gelombang kritik dan keresahan publik membesar. Ia menyatakan, laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut telah sampai ke meja pimpinan DPRD.
“Saya sudah terima laporan dari pimpinan Komisi III bahwa RDP dengan BKPSDM sudah dilakukan dua kali, tapi hasilnya deadlock,” ujar Rudolf kepada TIMESNTT.COM, Selasa, 27 Mei 2025.
Komisi III DPRD sebelumnya telah dua kali memanggil pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun pertemuan itu berakhir tanpa titik temu. Karena itu, Komisi III mendesak agar RDP ketiga yang dijadwalkan Kamis, 15 Mei 2025, digelar sebagai RDP gabungan seluruh komisi, dan dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD.
Rudolf pun menyatakan kesiapannya untuk memimpin langsung jalannya rapat tersebut.
“Saya akan ikuti permintaan teman-teman di DPRD. Ini sudah jadi perhatian serius, jadi pimpinan harus turun langsung,” tegasnya.
Lebih jauh, Rudolf memberi sinyal keras, bila RDP gabungan nanti tetap tidak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan, maka langkah berikutnya adalah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Kalau Kamis nanti setelah RDP tetap tidak ada titik terang, maka kita akan bentuk pansus. Kita bongkar habis siapa saja oknum yang bermain di BKPSDM,” ucap Rudolf. Ia menambahkan bahwa pansus bukanlah hal yang tabu, terutama bila terdapat indikasi kuat adanya manipulasi dalam proses seleksi.
“Pansus itu wajar dibentuk kalau sudah ada dugaan permainan seperti ini. Kalau sudah terbentuk, kami dorong ke pidana. Ini tidak bisa dibiarkan karena sudah rugikan banyak orang,” tegasnya.
Sinyal untuk membentuk pansus ini menunjukkan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan praktik kecurangan yang bisa mencederai prinsip meritokrasi dan keadilan dalam rekrutmen ASN.
TIMESNTT.COM juga tengah berupaya menghubungi pihak BKPSDM untuk mengkonfirmasi dugaan tersebut, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar