PNLH VIII di Sumba, Wabup Ajak Teguhkan Komitmen Perlindungan Petani dan Nelayan
PNLH VIII di Sumba, Wabup Ajak Teguhkan Komitmen Perlindungan Petani dan NelayanTAMBOLAKA, TIMESNTT.COM — Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus A.R. Kaka, SP., membuka secara resmi Diskusi Ekologis Loda Wee Maringi Pada Wee Malala bertema “Perlindungan Petani dan Nelayan di Tengah Krisis Ekologis” di Aula Kampus Stela Maris Sumba Barat Daya, Rabu (10/9/2025). Diskusi ini digelar sebagai pra-pertemuan menuju Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) VIII.
Acara tersebut dihadiri para penggiat lingkungan, masyarakat adat, akademisi, serta berbagai pihak yang selama ini aktif mendorong pemajuan isu kelestarian lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa PNLH VIII memiliki arti strategis bagi Sumba. “PNLH adalah momentum penting bagi bangsa kita, terkhususnya bagi Pulau Sumba. Kehormatan besar bagi Pulau Sumba kali ini menjadi tuan rumah PNLH VIII tahun ini,” ujar Dominikus. Ia menambahkan, “Hal ini menandakan bahwa Sumba bukan hanya bagian dari peta Indonesia, melainkan juga salah satu episentrum perjuangan ekologis yang perlu mendapat perhatian serius.”
Dominikus menekankan agar forum ini tidak berhenti pada tataran wacana. Ia berharap ada langkah-langkah konkret yang dihasilkan. “Saya berharap forum ini tidak berhenti hanya pada diskursus, tetapi juga melahirkan rekomendasi nyata bagaimana hukum, kebijakan, dan gerakan masyarakat dapat bersinergi untuk menjaga lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta memastikan ruang hidup petani dan nelayan tetap lestari,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak nyata krisis ekologis yang telah dirasakan masyarakat akar rumput. “Kita tidak menutup mata bahwa krisis ekologis telah menyebabkan petani gagal panen, nelayan gagal melaut, dan pada akhirnya memicu kemerosotan ekonomi serta persoalan sosial,” kata Dominikus. Ia menegaskan bahwa hanya melalui komitmen bersama, pembangunan dapat diarahkan agar tidak merusak alam. “Dengan kebersamaan dan komitmen, kita dapat menghadirkan pembangunan yang tidak merusak, melainkan memberi manfaat bagi bangsa dan alam,” tambahnya.
Mengakhiri sambutan, Dominikus mengajak seluruh pihak meneguhkan solidaritas ekologis. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat solidaritas dan mempertegas komitmen bersama. Semoga perjuangan melindungi petani, nelayan, dan ruang hidup masyarakat adat di Pulau Sumba menjadi bagian dari perjuangan besar bangsa ini untuk mewujudkan keadilan ekologis,” tuturnya.
Diskusi pra-PNLH VIII ini menjadi langkah awal menghimpun suara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait isu lingkungan yang semakin mendesak, terutama bagi pulau-pulau kecil seperti Sumba yang menghadapi tekanan ekologis dari waktu ke waktu.
|
Tidak ada komentar