Adu Taring Seleksi PPPK di Sumba Barat Daya
“Adu Taring di Sumba Barat Daya: DPRD vs Pemkab soal Seleksi PPPK. Prosedur Dipertanyakan, Transparansi Diuji. Siapa Tumbang, Siapa Bertahan?”“Adu Taring di Sumba Barat Daya: DPRD vs Pemkab soal Seleksi PPPK. Prosedur Dipertanyakan, Transparansi Diuji. Siapa Tumbang, Siapa Bertahan?”
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, memasuki babak panas. Untuk ketiga kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD SBD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali berujung buntu.
Aroma manipulasi semakin tercium menyengat. DPRD mencium adanya dugaan peserta siluman yang lolos seleksi tanpa pernah tercatat sebagai tenaga kontrak daerah.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Kami punya alasan kuat untuk menduga ada praktik manipulasi yang sistematis,” ujar Loba Geli, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, usai forum RDP, Selasa (04/06/25).
Loba menyoroti absennya sejumlah pejabat kunci—Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, hingga kepala puskesmas—yang sejak awal diminta hadir namun tak kunjung muncul dalam forum. Ia mendesak agar RDP selanjutnya tidak hanya digelar oleh Komisi III, melainkan diambil alih langsung oleh pimpinan DPRD dalam forum lintas komisi.
Siprianus Leha, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, menguatkan dugaan bahwa sejumlah nama yang lolos seleksi administrasi bukanlah tenaga kontrak resmi. Ia juga menuntut kejelasan nasib peserta seleksi PPPK tahap satu yang masih berstatus R3 (tidak lulus seleksi tahap lanjutan) meskipun telah mengikuti prosedur sesuai aturan.
“Kami tidak anti terhadap proses rekrutmen PPPK, tapi kami tidak bisa diam ketika prosesnya ditunggangi praktik curang,” tegas Siprianus.
Pemerintah Kabupaten SBD, melalui Asisten Pemerintahan Christofel Horo, berupaya meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, telah menginstruksikan agar seluruh proses seleksi mengikuti regulasi yang berlaku.
“Kami sedang melakukan validasi ulang. Jika ada peserta yang terbukti bukan tenaga kontrak daerah, namanya akan dianulir,” ujar Christofel dalam RDP.
Namun pernyataan tersebut tidak memuaskan para legislator. Asnat Kondo, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, mempertanyakan integritas BKPSDM yang dianggap lalai sejak awal dalam memverifikasi data peserta.
“Bagaimana mungkin nama-nama itu bisa lolos sampai tahap CAT tanpa ada pemeriksaan menyeluruh? Jangan-jangan sistem ini memang sudah cacat sejak awal,” sindir Asnat.
Turut hadir dalam RDP itu, Kepala BKPSDM Yordan Parera dan Kepala Inspektorat Theofilus Natara, namun keduanya tidak memberikan penjelasan yang dianggap substantif oleh dewan.
Dengan tidak adanya titik temu, Komisi III akhirnya menutup rapat dan merekomendasikan agar DPRD SBD mengambil alih persoalan ini secara kelembagaan dalam forum lintas komisi. Targetnya membuka secara terang-benderang siapa yang bermain dalam seleksi PPPK.
Sinyal ini menandai babak baru dalam adu taring antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten SBD. Di satu sisi, DPRD menuding ada unsur manipulasi. Di sisi lain, pemerintah berusaha bertahan dengan menyebut proses masih dalam tahap validasi atau masah sangga.
Namun satu hal kini terang, aroma busuk seleksi PPPK mulai mengusik ruang publik, dan siapa yang akan tumbang masih menjadi pertanyaan.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar