DPRD dan Pemda SBD Saling “Gontok”, Kisruh Data PPPK, Mana Data Kalian ?
DPRD dan Pemda SBD Saling “Gontok”, Kisruh Data PPPK, Mana Data Kalian ?Tambolaka, TIMESNTT.COM | Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), memanas menyusul polemik seputar data tenaga honorer dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua lembaga saling tuding soal keabsahan data, menciptakan ketegangan dalam forum RDP.
Ketegangan bermula saat DPRD SBD, melalui Komisi III, meminta Pemerintah Daerah untuk membuka data nama-nama peserta seleksi PPPK tahap satu dan dua yang diduga tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah. Menurut DPRD, keberadaan nama-nama tersebut menimbulkan kecurigaan kuat tentang “data siluman” yang tidak pernah bekerja sebagai honorer daerah, namun diloloskan menjadi PPPK.
Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda SBD, Christofel Horo, menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki data valid dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) SBD.
“Berdasarkan data kami, hanya tujuh orang yang diduga tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah—empat dari tahap pertama dan tiga dari tahap kedua. Tapi kami siap menjelaskan dan membuktikan status mereka,” tegas Horo.
Namun, DPRD menilai jawaban tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Ketua Komisi III DPRD SBD dari Fraksi Demokrat, David Tamo Ama, menegaskan bahwa penjelasan pemerintah belum menyentuh substansi persoalan, terutama soal ketidakterbukaan jumlah tenaga Non-ASN yang diangkat dan belum diangkat menjadi PPPK.
“Total tenaga Non-ASN yang terdata di database BKN tidak seluruhnya diangkat. Alasan pemerintah karena keterbatasan anggaran daerah sangat tidak masuk akal. Kami minta BKPSDM menjelaskan berapa total PPPK yang telah diangkat pada tahap satu, dan berapa sisa Non-ASN yang belum,” tegas David.
Tak hanya itu, David juga menyoroti lonjakan drastis jumlah peserta seleksi PPPK tahap dua. Menurutnya, jumlah tersebut justru meningkat dibandingkan sebelumnya, yang dinilai janggal.
“Seharusnya semakin berkurang, ini justru sebaliknya. Dari mana datangnya angka ini? Siapa mereka?” katanya.
Pemerintah daerah justru meminta DPRD untuk menyerahkan daftar nama yang diduga “siluman”. Menurut Christofel Horo, tudingan tersebut harus disertai bukti konkret.
“Kalau memang ada nama-nama yang tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah, tolong tunjukkan. Kami terbuka dan siap mencocokkan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa saat ini sedang diupayakan solusi untuk nasib tenaga kontrak daerah agar dapat diangkat menjadi PPPK. Sementara, status R3 dari tahap satu akan diprioritaskan.
Ketegangan masih berlanjut antara lembaga legislatif dan eksekutif di SBD, yang sama-sama menuntut transparansi namun justru terjebak dalam tarik menarik kepentingan dan saling tuding soal keabsahan data.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik temu antara DPRD dan Pemda SBD soal data PPPK. Masyarakat dan ribuan tenaga Non-ASN kini menunggu kejelasan dan kepastian nasib mereka di tengah polemik yang terus bergulir.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar