Fraksi Demokrat NTT Soroti Program Garam dan Rumput Laut tidak Masuk Tabel RPJM

Kupang, TIMESNTT.COM-Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyesalkan program garam dan rumput laut tidak masuk dalam tabel 3.8 yang termuat dalam RPJM Pemprov NTT Tahun 2025-2030.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengkritisi Ketergantungan pada Transfer Pusat.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Ketika Bank DI Yogyakarta Belajar dari Bank NTT

140 Times NTT

Pada salinan Pandangan Fraksi Demokrat terhadap RPJM disebutkan jika dana transfer dari pemerintah pusat tetap mendominasi lebih dari 60% total pendapatan.

“Hal ini menandakan masih tingginya ketergantungan fiskal Provinsi NTT terhadap pusat, yang pada gilirannya mengurangi kemandirian fiskal,” ujar Jubir Fraksi Demokrat, Odylia Sehati Kabba, Selasa 20 Mei 2025.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Demokrat Sebut Pemprov NTT Anggap Remeh Pandangan Fraksi

244 Times NTT

Fraksi Partai Demokrat mendorong reformasi fiskal daerah berbasis potensi sektor produktif lokal (pertanian, peternakan, perikanan), dan mendorong pembentukan financial sustainability framework.

“Fraksi Partai Demokrat menyesalkan tidak dimuatnya program prioritas untuk dua komoditas unggulan ini dalam Tabel 3.8 RPJMD, padahal telah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional,” ujar Odylia.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti tidak tercantumnya program pengelolaan pergaraman dalam Tabel 4.1 dinilai bertentangan dengan amanat PERPRES No. 17 Tahun.

Fraksi Demokrat meminta, pemerintah daerah wajib melengkapi sebelumnya untuk melihat tren: Percepatan peningkatan output produksi (Data PDRB Lapangan Usaha dan PORB Pengeluaran 5 tahun terakhir) sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja periode sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai rumusan arah kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menganalisis dan memproyeksi target pencapaian dalam RPJMD 2025-2029 yang meliputi: Laju Pertumbuhan, Peningkatan pendapatan perkapita, Efisiensi, Tingkat konsumsi dan Neraca perdagangan.

Fraksi Demokrat berpandangan jika pemerintah perlu menetapkan analisis kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat di NTT.

“Meminta pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun dan menetapkan kebijakan wajib menggunakan Metode Kerangka Kerja Logis (logical framework),” ujar Odylia.

Menurut Fraksi Demokrat, semua target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 HARUS berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Fraksi Demokrat mendukung RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dengan catatan agar Optimalisasi PAD dijadikan prioritas utama menuju fiscal independence.

“Refocusing belanja pegawai dan belanja hibah agar tidak menggerus belanja publik produktif”.

Juga tentang penguatan implementasi dan pengawasan terhadap misi dan pembangunan, khususnya di bidang sosial, pendidikan, masyarakat.

“Meminta agar seluruh rencana program dan kegiatan di RPJMD Ini: Dibuat secara terukur, berbasis bukti, berorientasi hasil (result-pemberdayaan ekonomi based), serta Disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi tahunan,” kata Fraksi Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat mendorong agar dokumen RPJMD dibuka untuk partisipasi publik secara luas melalui forum konsultasi masyarakat dan akademik.

“Kami percaya bahwa perencanaan yang baik harus mengakar dari persoalan rakyat, menggerakkan potensi lokal, dan menghasilkan perubahan nyata”.*/Az