Fraksi Gerindra Dukung Penuh Pansus Seleksi PPPK, Dua Fraksi Kini Terbuka Menentang Sikap PDIP
Fraksi Gerindra Dukung Penuh Pansus Seleksi PPPK, Dua Fraksi Kini Terbuka Menentang Sikap PDIPTambolaka, TIMESNTT.COM | Dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) semakin mengerucut. Setelah Fraksi Golkar secara tegas menyuarakan dukungan terhadap Pansus, kini Fraksi Partai Gerindra juga menyatakan posisi politik yang serupa.
Ketua Fraksi Gerindra, Thomas Bulu, kepada media ini menegaskan bahwa dirinya adalah pihak pertama yang secara lantang menolak hasil seleksi PPPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD dengan BKPSDM. Ia menilai proses seleksi tersebut sarat manipulasi data dan menimbulkan ketidakadilan terutama bagi tenaga kontrak lama yang telah mengabdi bertahun-tahun.
“Saya sudah sampaikan sejak awal dalam RDP. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, ini manipulasi data. Sangat penting kita bentuk Pansus untuk membongkar semuanya secara terang,” ujar Thomas Bulu.
Thomas juga menolak sikap Fraksi PDI Perjuangan yang dinilai terlalu lunak terhadap pemerintah dan memilih tidak mendorong pembentukan Pansus.
“Ini bukan soal oposisi atau mendukung pemerintah. Ini soal keadilan bagi rakyat kecil, bagi tenaga kontrak yang sudah 5, 10 tahun mengabdi dengan gaji kecil. Kalau kita diam, kita ikut melanggengkan ketidakadilan,” imbuhnya.
Dengan pernyataan dari Fraksi Gerindra ini, maka sudah dua fraksi di DPRD SBD yang secara terbuka mendukung pembentukan Pansus. Suara ini menjadi sinyal politik yang kuat atas potensi keretakan di internal koalisi pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakilnya Dominikus Alphawan Rangga Kaka.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Octavianus Dappa Talu, menyatakan bahwa fraksinya tetap solid mendukung Pemda SBD. Meski demikian, ia mengakui bahwa soal Pansus akan ditentukan melalui mekanisme paripurna DPRD dan menyerahkannya pada dinamika antar fraksi.
Namun pernyataan Octavianus mendapat respons kritis dari berbagai pihak termasuk politisi Golkar dan Gerindra yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan semangat kontrol dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan eksekutif.
Situasi Politik Memanas Jelang RDP Lintas Komisi
Situasi politik di DPRD Sumba Barat Daya kian menghangat jelang RDP lintas komisi yang akan menjadi ajang penentuan nasib usulan pembentukan Pansus. Dengan dua fraksi yang sudah menyatakan dukungan, tekanan terhadap fraksi-fraksi lain untuk menyatakan sikap terbuka pun semakin besar.
Pengamat politik dari Undana Kupang, Lasarus Jehamat, sebelumnya menyebut dinamika ini sebagai bentuk “ujian independensi” bagi DPRD SBD. Ia menilai, bila DPRD gagal mengusut dugaan kecurangan PPPK secara menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan kian menurun.
“Publik tidak hanya menunggu solusi administratif. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi di daerah. Kalau tenaga kontrak yang sudah lama justru tersingkir, ini bisa memicu ketidakstabilan sosial,” ujar Lasarus.
Arah Fraksi Lain Dinanti
Hingga kini, beberapa fraksi lain di DPRD SBD belum menyatakan sikap resmi terkait usulan pansus. Publik dan para tenaga kontrak kini menanti keberanian politik para wakil rakyat untuk berpihak pada keadilan ketimbang kenyamanan politik.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar