Fraksi PKB DPRD NTT Soroti Antrean Panjang Pasien di RSUD Prof Yohanes

Kupang, TIMESNTT.COM-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara fraksi Ana Waha Kolin menyoroti persoalan di RSUD Prof Yohanes Kupang saat Rapat Paripurna terhadap di DPRD NTT bersama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Kamis 05 Juni 2025.

Menurut Fraksi PKB DPRD NTT melalui juru bicaranya, saat ini sedang terjadi antrian Panjang Pasien Rujukan pada RSU Prof. Yohanes Kupang.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Oknum TNI di Kupang Hamili Dua Perempuan Sekaligus, Digugat Ke Pengadilan Militer

341 Times NTT

“Hal ini terjadi sebagai akibat dari kekurangan tenaga Dokter Spesialis, yaitu: a) Dokter Sub Spesialis Bedah Digestive yang hanya 1 orang; dan b) Dokter Sub Spesialis Onkologi Bedah yang juga hanya 1 orang,” ujar Ana Waha Kolin.

Agar mengatasi antrian Panjang Pasien Rujukan pada RSU Prof. Yohanes Kupang tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Gubernur NTT agar bisa melakukan komunikasi atau lobi kepada Kementerian Kesehatan Ri untuk bisa menugaskan masing-masing 1 (satu) dokter dengan 2 (dua) spesialis tersebut di atas, guna menjadi Tenaga Dokter dengan Kontrak Insentif Khusus.

“Agar mengikat dokter spesialis tersebut untuk tidak berpraktek pada Rumah Sakit lain,” ujar Fraksi PKB.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Calon Direktur Operasional dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh Patuh pada Keputusan RUPS

207 Times NTT

Selain soal rumah sakit, Fraksi PKB juga menyoroti guru-guru kontrak provinsi yang diduga bermasalah diharapkan agar tidak langsung diberhentikan, namun harus didahului dengan klarifikasi atau investigasi terhadap kebenaran laporan untuk mengetahui dan menentukan tingkat kesalahan guru.

“Apakah patut untuk diberhentikan atau perlu diberi surat peringatan dengan melakukan pembinaan”.

Selain itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta keseriusan pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan tenaga ANS termasuk guru dan tenaga kesehatan yang sudah sekian tahun terkatung-katung, sedangkan persyaratan administrasi kepindahan sudah sangat lengkap.

“Untuk itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan teknis yang bukan penjelasan normatif dari pemerintah,” kata Fraksi PKB.

Diketahui, DPRD NTT menggelar sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Pemerintah.

Sidang yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPRD NTT dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares.*/az