Ketua Komisi III DPRD Sumba Barat Daya: Kepala BKPSDM Jadi Korban Permainan Penguasa
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Ketua Komisi III DPRD Sumba Barat Daya, David Tamo Ama, menyebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yordan Parera, sebagai korban permainan kekuasaan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap satu dan dua.
“Saya menduga Kepala BKPSDM hanya dijadikan alat oleh para penguasa untuk meloloskan sejumlah nama titipan. Ini harus dibuka terang-benderang,” kata David Tamo Ama dalam wawancara eksklusif dengan TIMESNTT.COM, Jumat lalu.
David menyatakan, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya tekanan politik terhadap Kepala BKPSDM. Ia menganggap Yordan bekerja di bawah bayang-bayang kelompok oligarki politik lokal yang ingin mengamankan kepentingan mereka dalam rekrutmen PPPK.
“Dia (Yordan Parera) seperti tidak berdaya menghadapi tekanan politik dari para elit lokal. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal integritas sistem birokrasi,” tegas David.
Indikasi tersebut, menurut David, terlihat jelas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Alih-alih menjelaskan prosedur afirmasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Yordan malah berdalih bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan BKN.
“Kami tanya soal dasar afirmasi dan kriteria peserta PPPK yang lolos, tapi Yordan tidak bisa menjelaskan. Dia justru lempar tanggung jawab ke BKN, padahal ada aturan jelas tentang tenaga kontrak daerah yang mendapat afirmasi,” ujar David dengan nada geram.
David menyebut ada kejanggalan serius dalam daftar nama peserta PPPK yang lolos. Beberapa di antaranya diketahui tidak pernah menjadi tenaga kontrak daerah, namun tetap dinyatakan lulus seleksi.
“Ini ada yang tidak beres. Beberapa nama yang lolos tidak pernah tercatat sebagai pegawai kontrak. Bagaimana bisa mereka mendapat afirmasi? Kami akan bongkar ini,” katanya.
Sebagai langkah lanjut, Komisi III berencana memanggil kembali Kepala BKPSDM untuk RDP berikutnya, dengan menghadirkan Sekretaris Daerah dan Bupati Sumba Barat Daya.
“Kami akan undang Sekda dan Bupati untuk meminta penjelasan terbuka. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini dugaan manipulasi administratif yang merugikan banyak pihak,” kata David.
Selain itu, DPRD juga berencana melakukan audiensi langsung dengan BKN di Jakarta guna mengurai persoalan yang dinilai telah merusak proses seleksi ASN di Sumba Barat Daya.
“Kami ingin BKN mendengar langsung dari kami. Kami akan bawa bukti-bukti bahwa ada manipulasi administrasi dalam proses seleksi PPPK,” ujar David.
David menegaskan bahwa Komisi III tidak akan tinggal diam. Menurutnya, dugaan permainan ini telah menghancurkan harapan banyak tenaga kontrak yang telah lama mengabdi namun digusur oleh nama-nama titipan.
“Kami akan kawal ini sampai tuntas. Kalau memang ada permainan kekuasaan, maka harus ada yang bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang dikorbankan demi ambisi politik,” pungkasnya.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar