Lodowyk Lendu Sentil Fraksi PDIP: Jangan Hanya Dukung Pemda, Tapi Bungkam Saat Ada Masalah PPPK
Lodowyk Lendu Sentil Fraksi PDIP: Jangan Hanya Dukung Pemda, Tapi Bungkam Saat Ada Masalah PPPKTambolaka, TIMESNTT.COM | Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus memicu gelombang kritik dari gedung Uma Kalada. Kali ini, giliran Lodowyk Lendu, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, yang menyuarakan keprihatinannya terhadap sikap politik yang dinilai lebih mementingkan pencitraan ketimbang keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Lodowyk secara khusus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ocktavianus Dappa Talu, yang sebelumnya menyebut fraksinya tetap solid mendukung Pemda SBD dan akan menunggu keputusan paripurna terkait pembentukan Pansus PPPK.
Menurut Lodowyk, dalam konteks ini DPRD seharusnya berdiri sebagai lembaga pengontrol kekuasaan yang obyektif dan konsisten dalam mengkritisi setiap penyimpangan, bukan sekadar menyuarakan dukungan politik terhadap eksekutif.
“Betul, kita semua ingin mendukung Pemda. Tapi jangan sampai dukungan itu membungkam nurani kita terhadap hal-hal yang sudah jelas menyimpang dari aturan. Ini bukan semata soal loyalitas politik, ini soal keberpihakan kepada prinsip keadilan,” ujar Lodowyk di hadapan wartawan, Minggu (9/6).
Ia menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam sikap kritisnya, namun semata-mata demi menjaga keputusan dan kebijakan agar tidak memicu gejolak sosial.
“Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi saya tidak bisa diam saat melihat tenaga kontrak yang sudah mengabdi bertahun-tahun justru menjadi korban dari sistem yang semrawut,” katanya.
Lodowyk juga menyoroti pola komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan daerah. Ia mengingatkan agar OPD tidak memberikan laporan yang keliru atau menyederhanakan persoalan ke Bupati.
“Kalau laporan ke Ibu Bupati hanya bilang semua sudah sesuai mekanisme, lalu beliau pasang badan, bagaimana kalau nanti terbukti memang tidak sesuai mekanisme? Siapa yang tanggung jawab?” ucapnya penuh tanya.
Ia mencontohkan seorang sopir camat yang telah bertahan selama empat kali pergantian pimpinan kecamatan, namun tiba-tiba tidak lolos seleksi PPPK.
“Bayangkan, bertahan dengan gaji kecil bertahun-tahun demi mimpi ikut tes PPPK. Lalu sekarang, dilangkahi begitu saja. Sakit hati to, Pak? Ini bukan soal administrasi, ini soal rasa keadilan,” tegasnya.
Sindiran Halus untuk Ibu Bupati: “Kita Tidak Asal Bunyi”
Menanggapi pernyataan Bupati SBD yang menyebut DPRD hanya mencari-cari kesalahan pemerintah, Lodowyk memberi tanggapan satir.
“Kalau soal luar angkasa, kita semua juga tidak dipilih oleh orang luar angkasa, Bu. Jadi tidak mungkin kami asal bunyi. Kita bicara berdasarkan fakta. Kalau luar angkasa, ya dia tidak butuh PPPK,” katanya disambut tawa beberapa rekan dewan.
Ia pun menekankan bahwa pembentukan Pansus PPPK bukan sekadar langkah politis, melainkan mekanisme sah di DPRD untuk mengurai masalah yang kompleks dan sarat kepentin
“Kalau memang ditemukan dugaan kecurangan dan penyimpangan, Pansus itu wajib. Bukan soal tidak mendukung pemerintah, tapi justru membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan yang salah arah,” pungkasnya.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar