Seleksi PPPK SBD Tuai Polemik, Ketua DPRD Ambil Alih RDP: Sinyal Retaknya Koalisi Politik?
Seleksi PPPK SBD Tuai Polemik, Ketua DPRD Ambil Alih RDP: Sinyal Retaknya Koalisi Politik?Tambolaka, TIMESNTT.COM | Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kian memanas. Setelah tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD dan BKPSDM gagal mencapai titik temu, Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, bakal turun langsung mengambil alih RDP.
Pimpinan dewan mengambil langkah tersebut setelah Komisi III menyampaikan rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD untuk menangani langsung kisruh seleksi PPPK yang telah menuai keresahan di kalangan masyarakat.
Rudolf menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil pemerintah daerah untuk dimintai keterangan secara terbuka.
“Kami akan memanggil pemerintah guna dimintai penjelasan menyeluruh soal seleksi PPPK yang menimbulkan kegaduhan. Rakyat berhak atas proses yang transparan dan akuntabel,” ujar Rudolf tegas.
Desakan Pembentukan Pansus Menguat
Dinamika politik tak kalah menarik muncul dari Fraksi Partai Golkar DPRD SBD. Fraksi beringin ini secara terbuka mendesak agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas tahapan seleksi PPPK yang dinilai sarat kejanggalan.
“Harus dibentuk pansus karena sudah menjadi RDP lintas komisi” tegas Heribertus Pemu Dadi.
Langkah Fraksi PDIP ini menimbulkan pertanyaan besar, Apakah ini pertanda awal retaknya soliditas koalisi partai pendukung pasangan kepala daerah Ratu-Angga?
Koalisi politik yang selama ini tampak solid mulai menunjukkan gejala ketegangan internal, terutama ketika suara-suara kritis justru datang dari fraksi-fraksi pengusung pemerintah sendiri.
Analisis Pengamat Politik, Peringatan Awal bagi Stabilitas Koalisi
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Lasarus Jehamat, menilai bahwa apa yang terjadi di DPRD SBD merupakan cerminan dari akumulasi kekecewaan terhadap tata kelola birokrasi yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Desakan pembentukan Pansus oleh Fraksi Golkar dan sikap tegas Ketua DPRD merupakan sinyal politik yang tidak bisa diabaikan. Ini bisa dibaca sebagai peringatan awal terhadap potensi pecahnya koalisi politik pendukung pasangan Ratu-Angga,” jelas Lasarus.
Lebih lanjut, menurutnya, pengambilalihan forum RDP oleh pimpinan DPRD memperlihatkan adanya urgensi politik untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Jika tidak segera ditangani secara terbuka dan transparan, ini bisa berkembang menjadi krisis legitimasi. Dan ketika parlemen kehilangan kepercayaan terhadap eksekutif, maka potensi pergeseran dukungan politik sangat mungkin terjadi,” imbuhnya.
Proses seleksi PPPK yang seharusnya menjunjung prinsip meritokrasi, kini justru dipertanyakan. Masyarakat SBD menunggu kejelasan, bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari keberanian politik para wakil rakyat dalam mengoreksi kebijakan yang dianggap menyimpang.
Kini, semua mata tertuju pada langkah lanjutan DPRD SBD—apakah pembentukan Pansus akan menjadi kenyataan, dan apakah ini akan menjadi awal dari konfigurasi ulang koalisi politik
|
Tidak ada komentar