Jalan Taebenu yang Berlubang Melulu, Wali Kota Kupang Jamin bakal Urus

Kota Kupang, TIMESNTT.COM-Jalan Taebenu yang menjadi jalur sentra penghubung Naimata ke Kayu Putih dalam beberapa tahun belakangan dibiarkan tidak terurus.

Jalan ini rusak total bahkan tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan pasca Badai Seroja melanda NTT.

Baca Juga

6 bulan  lalu

HUT GMIT Bet’el Oesapa ke 200, Wali Kota Beri Bantuan 50 Juta

208 Times NTT

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menjamin bakal mengurus dan memperbaiki ruas jalan yang rusak dan berlubang itu.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Deretan Prestasi Pemkot Kupang

256 Times NTT

Saat meninjau langsung kondisi Jalan Taebenu di Kelurahan Oebufu, pada Selasa (15/4) Wali Kota Kupang memastikan rencana perbaikan infrastruktur berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota bersama rombongan meninjau langsung titik-titik kerusakan sekaligus mendengarkan aspirasi warga terkait rencana perbaikan jalan dan drainase.

Ia menegaskan bahwa perbaikan Jalan Taebenu menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Kupang yang akan dituntaskan tahun ini.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Coltim Dethan beserta keluarga yang dengan sukarela menyerahkan sebagian tanahnya demi kelancaran pembangunan jalan ini,” ujar Wali Kota Kupang.

Ia berharap pembangunan kembali Jalan Taebenu dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut, termasuk menghidupkan kembali pelaku UMKM yang sebelumnya beraktivitas di sepanjang jalur itu.

Turut hadir saat pemantauan, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja

Richard menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Kupang yang tetap menjadikan Jalan Taebenu sebagai prioritas pembangunan, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

“DPRD Kota Kupang mendukung penuh pembangunan jalan ini. Kami melihat keseriusan Wali Kota dalam menata infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan realisasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.* (Az)