“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Lasarus.
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Di tengah menguatnya tekanan publik dan desakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyikapi polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Fraksi Partai Perindo justru memilih untuk tidak bersuara.
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Yusuf Bora, saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait kontroversi seleksi PPPK menyatakan sikap “no comment”. Ia menolak memberikan pernyataan resmi maupun posisi fraksi dalam polemik yang kini menyita perhatian masyarakat luas, khususnya ribuan tenaga kontrak daerah yang merasa dirugikan.
“Saya no comment soal PPPK,” ujarnya singkat, Senin (10/6/2025).
Sikap diam Yusuf Bora menjadi sorotan tersendiri mengingat posisi strategisnya baik sebagai pimpinan partai di daerah maupun sebagai wakil rakyat yang memiliki kewajiban untuk menyuarakan kepentingan konstituen, terlebih dalam isu yang menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja kontrak yang telah lama mengabdi.
Sumber internal menyebut, Fraksi Perindo belum menggelar rapat resmi untuk menyikapi usulan pembentukan Pansus ataupun mengevaluasi proses seleksi PPPK tahap dua yang dianggap penuh kejanggalan, mulai dari dugaan manipulasi data hingga munculnya nama-nama “siluman” dalam daftar kelulusan.
Sikap diam Fraksi Perindo ini berbanding terbalik dengan tiga fraksi lain, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra, yang secara terbuka mendukung pembentukan Pansus sebagai langkah pembuktian fakta dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran prosedur seleksi PPPK.
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Lasarus Jehamat, menyayangkan sikap pasif Fraksi Perindo. Ia menilai, diam di tengah persoalan publik yang genting justru mencederai prinsip keterwakilan dan menimbulkan kesan bahwa Fraksi Perindo enggan bersikap karena kepentingan tertentu.
“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Lasarus.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap politik yang abai terhadap keadilan sosial bisa berdampak pada elektabilitas partai dalam pemilu mendatang, terutama jika persepsi publik menilai fraksi lebih memilih diam ketimbang membela nasib ribuan tenaga honorer daerah yang terancam gagal lolos seleksi.
Tenaga Kontrak Kecewa
Sementara itu, sejumlah tenaga kontrak daerah di Sumba Barat Daya mengaku kecewa terhadap sikap Fraksi Perindo.
“Kami tidak minta dibela secara buta, kami hanya minta keadilan dan transparansi. Tapi ketika ada fraksi yang memilih tidak bersuara, itu menyakitkan. Kami ini warga yang mereka wakili,” ujar Apolonia Lende, tenaga kontrak di salah satu Dinas Puspem Kadula.
Situasi ini menambah kompleks dinamika di DPRD Sumba Barat Daya yang kini kian terbelah menyikapi seleksi PPPK. Dengan hanya tiga fraksi secara terbuka mendukung Pansus dan satu fraksi memilih bungkam, arah keputusan akan sangat bergantung pada paripurna mendatang.***
| Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten apapun tanpa seizin redaksi TIMES NTT. |
|
Fraksi Perindo Bungkam soal Polemik PPPK, Pilih No Comment
“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Lasarus.
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Di tengah menguatnya tekanan publik dan desakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyikapi polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Fraksi Partai Perindo justru memilih untuk tidak bersuara.
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Yusuf Bora, saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait kontroversi seleksi PPPK menyatakan sikap “no comment”. Ia menolak memberikan pernyataan resmi maupun posisi fraksi dalam polemik yang kini menyita perhatian masyarakat luas, khususnya ribuan tenaga kontrak daerah yang merasa dirugikan.
“Saya no comment soal PPPK,” ujarnya singkat, Senin (10/6/2025).
Sikap diam Yusuf Bora menjadi sorotan tersendiri mengingat posisi strategisnya baik sebagai pimpinan partai di daerah maupun sebagai wakil rakyat yang memiliki kewajiban untuk menyuarakan kepentingan konstituen, terlebih dalam isu yang menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja kontrak yang telah lama mengabdi.
Sumber internal menyebut, Fraksi Perindo belum menggelar rapat resmi untuk menyikapi usulan pembentukan Pansus ataupun mengevaluasi proses seleksi PPPK tahap dua yang dianggap penuh kejanggalan, mulai dari dugaan manipulasi data hingga munculnya nama-nama “siluman” dalam daftar kelulusan.
Sikap diam Fraksi Perindo ini berbanding terbalik dengan tiga fraksi lain, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra, yang secara terbuka mendukung pembentukan Pansus sebagai langkah pembuktian fakta dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran prosedur seleksi PPPK.
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Lasarus Jehamat, menyayangkan sikap pasif Fraksi Perindo. Ia menilai, diam di tengah persoalan publik yang genting justru mencederai prinsip keterwakilan dan menimbulkan kesan bahwa Fraksi Perindo enggan bersikap karena kepentingan tertentu.
“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Lasarus.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap politik yang abai terhadap keadilan sosial bisa berdampak pada elektabilitas partai dalam pemilu mendatang, terutama jika persepsi publik menilai fraksi lebih memilih diam ketimbang membela nasib ribuan tenaga honorer daerah yang terancam gagal lolos seleksi.
Tenaga Kontrak Kecewa
Sementara itu, sejumlah tenaga kontrak daerah di Sumba Barat Daya mengaku kecewa terhadap sikap Fraksi Perindo.
“Kami tidak minta dibela secara buta, kami hanya minta keadilan dan transparansi. Tapi ketika ada fraksi yang memilih tidak bersuara, itu menyakitkan. Kami ini warga yang mereka wakili,” ujar Apolonia Lende, tenaga kontrak di salah satu Dinas Puspem Kadula.
Situasi ini menambah kompleks dinamika di DPRD Sumba Barat Daya yang kini kian terbelah menyikapi seleksi PPPK. Dengan hanya tiga fraksi secara terbuka mendukung Pansus dan satu fraksi memilih bungkam, arah keputusan akan sangat bergantung pada paripurna mendatang.***
FBL
Pemimpin Redaksi Times Nusa Tenggara Timur
Pos lain oleh FBL
Pos terkait
Pengamat Sebut Rekam Jejak Christian Widodo Diakui Publik Kota Kupang
1 tahun laluSempat Menguat Head to Head, Ternyata Pilkada SBD Tetap 3 Paslon, PKB Belum Resmi Dukung Ratu-Angga
1 tahun laluDari Kampus ke Tempat Sampah: Hefri Persli Siap Ubah Limbah Jadi Gerakan Perubahan
3 bulan laluChristian Widodo Fokus Tiga Hal Ini pada 100 Hari Kerja
8 bulan laluWali Kota Kupang Teken Surat Edaran, Pesta Dibatasi Sampai Jam 12 Malam
1 bulan laluMelki-Johni Terlihat Mesra
1 tahun laluTidak ada komentar