Kornelius Kodi Mete: Fraksi PDIP SBD Harus Tegak Lurus pada Aturan Soal PPPK

“Itu kewenangan fraksi. Saya tidak akan intervensi. Biarlah mereka menilai dan memutuskan sendiri di forum DPRD,” ujar Kornelius, menutup pernyataannya dengan nada diplomatis

Tambolaka, TIMESNTT.COM | Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, akhirnya angkat suara soal sikap politik fraksinya di DPRD terkait polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua. Ia menegaskan, fraksi PDIP harus tegak lurus pada aturan.

Kepada media ini, Kornelius menyampaikan bahwa arah kebijakan fraksi harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Kalau pengangkatan sudah sesuai aturan, maka PDIP harus tunduk dan tidak menciptakan kegaduhan,” katanya, Jumat 14 Juni 2025.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Menjelang HUT ke-79, Polres Sumba Barat Daya Salurkan Bansos kepada Warga Tidak Mampu

271 FBL

Namun, Kornelius mengingatkan agar fraksi juga peka terhadap fakta di lapangan. Ia mengaku menerima banyak laporan tentang tenaga kontrak daerah yang telah lama mengabdi dan bahkan sudah masuk dalam database BKN, namun hingga kini tak juga diangkat sebagai PPPK.

“Kalau memang benar ada ketidakadilan dalam pengangkatan, apalagi terhadap mereka yang sudah lama bekerja dan terdata resmi, maka PDIP harus memperjuangkan. Itu kewajiban moral,” ujarnya.

Meski demikian, Kornelius menolak untuk mengarahkan fraksi ke sikap politik tertentu. Saat ditanya apakah mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) jika RDP lintas komisi gagal mencapai kesimpulan, ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme fraksi.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Pengamat Nilai Sikap Politik Fraksi Perindo SBD Tak Tegas: “Ngilur Ngalur, Tak Jelas Arah”

235 FBL

“Itu kewenangan fraksi. Saya tidak akan intervensi. Biarlah mereka menilai dan memutuskan sendiri di forum DPRD,” ujar Kornelius, menutup pernyataannya dengan nada diplomatis.***