Fraksi Golkar Minta Gubernur Tindak-lanjut Temuan BPK RI Selama 60 Hari

Kupang, TIMESNTT.COM-Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menyampaikan salut dan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024.
Melalui Juru Bicara Fraksi Simprosa Rinasari Gandut, Fraksi Golkar menyebut jika pencapaian ini merupakan catatan sukses yang ke 10 kali secara berturut-turut
“Hendaklah menjadi standar mutu bagi Pemerintah Daerah NTT ke depan dalam menyikapi era keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik,” kata Simprosa saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ di Ruangan Sidang DPRD NTT, Kamis 5 Juni 2025.
Fraksi Golkar menyatakan jika LHP BPK RI Tahun 2024 juga menemukan dan mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelemahan pengendalian intern menggambarkan tanggung jawab pimpinan mengemban fungsi-fungsi manajemen tidak berjalan baik. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah indikasi pelanggaran hukum. Juga ditemukan kelebihan pembayaran tunjangan, honor, biaya perjalanan dan lainnya yang jika tidak diselesaikan akan menjadi catatan buruk yang dapat mempengaruhi opini pemeriksaan pada tahun selanjutnya.

“Fraksi partai Golkar meminta Gubernur memberi perhatian sungguh-sungguh untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas semua temuan dan rekomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari. Dan diharapkan laporan hasil tindak lanjut disampaikan juga kepada DPRD,” kata Jubir Fraksi Golkar.

Fraksi Partai Golkar ingin memastikan bahwa pemerintah daerah telah tuntas menindaklanjuti tunggakan temuan dan rekomendasi BPK RI pada tahun-tahun yang lalu yang akumulasinya cukup besar.
Meski demikian, Fraksi Partai Golkar mengatakan pertumbuhan ekonomi makro daerah Provinsi NTT pada tahun 2024 berkembang cukup baik dibanding tahun 2023.

“Tercatat laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka menurun, dan tingkat inflasi juga menurun. Yang masih menjadi pergumulan besar bagi daerah adalah angka stunting yang masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah,” kata Fraksi Golkar.

Sementara itu terkait stunting, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk mendasari data prevalensi sesuai hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) sehingga bisa terjadi sinkronisasi vertikal dalam perencanaan, peningkatan status gizi, dan evaluasi program. Untuk peningkatan IPM, Fraksi Partai Golkar mengharapkan koordinasi Pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menemukan masalah intinya dan percepatan penanganan.

Dukung Koperasi Merah Putih
Fraksi Partai Golkar menilai praktik-praktik perkoperasian yang menjamur dengan bunga pinjaman yang tinggi dan sistem angsuran pinjaman harian dan mingguan yang sangat memberatkan masyarakat, perlu segera dibatasi ruang geraknya.
Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Gubernur tentang sejauh mana kegiatan operasional pembentukan Koperasi Merah Putih, mencakup kelembagaan dan personil pengurus dan pengawas koperasi di seluruh wilayah NTT,” ujar Jubir Fraksi Simprosa.*/az