Gubernur Melki Tekankan Pentingnya Data Akurat Soal Program MBG
BPS NTT rilis survei Implementasi Program MBG/foto: Biro ApimKupang, Timesntt.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingan akurasi data soal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat membuka pelaporan hasil survei tentang pelaksanaan MBG oleh BPS Provinsi NTT.
Diketahui, survei ini bertujuan untuk menangkap umpan balik dari masyarakat, mulai dari siswa sebagai penerima program, orang tua, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Secara umum, pelaksanaan Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimaksudkan untuk memperoleh data manfaat program terhadap perilaku makan sehat dan pendidikan anak sekolah, serta dampak sosial ekonomi dan ketenagakerjaan rumah tangga. Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program MBG, khususnya bagi penerima manfaat anak sekolah.
Gubernur Melki ada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPS Provinsi NTT yang terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyediaan data dan analisis untuk mendukung kebijakan pembangunan, termasuk pelaksanaan dan evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis.
“Program MBG akan berhasil jika dijalankan secara terukur, transparan, dan berbasis data. Di sinilah peran BPS menjadi sangat penting,” ujar Gubernur Melki.
Ia menambahkan, melalui survei ini pemerintah daerah dapat melihat sejauh mana program telah menjangkau sekolah dan anak-anak yang menjadi sasaran utama, dampaknya terhadap peningkatan asupan gizi dan kehadiran siswa, serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Survei ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu diperbaiki ke depan.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa hasil survei akan menjadi bahan evaluasi yang objektif dan dasar perbaikan kebijakan, mulai dari tata kelola logistik, kualitas bahan pangan, hingga keterlibatan penyedia lokal.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi NTT beserta seluruh jajaran hingga tingkat kabupaten/kota, serta mitra statistik yang terlibat dalam survei ini, baik petugas lapangan, tim teknis, maupun administrasi,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Melki menegaskan komitmennya terhadap pentingnya data yang akurat.
“Kerja BPS kalau akurat, sangat berpengaruh pada kebijakan yang akan kami ambil. Saya adalah orang yang percaya data, dan tentunya percaya BPS,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan terus mendukung kegiatan BPS, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Program MBG melalui data yang dihasilkan demi peningkatan kesejahteraan dan masa depan masyarakat NTT.
Implementasi Program MBG
Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pengalaman implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam.
Ia menjelaskan, di Amerika Serikat, melalui USDA National School Lunch Program, pemerintah berhasil mengintegrasikan pemenuhan gizi anak sekolah dengan dukungan Petani lokal melalui konsep Farm-to-School.
Sementara di Jepang, program “Gakko Kyushoku” menjadi contoh sukses integrasi antara pendidikan gizi dan kurikulum sekolah. Program ini tidak hanya memastikan asupan bergizi bagi siswa, tetapi juga menanamkan nilai untuk menghargai pangan lokal dan budaya makan sehat, dengan pemanfaatan bahan baku dari komunitas setempat.
Adapun di Brasil, melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar, pemerintah mewajibkan agar minimal 30 persen bahan makanan yang digunakan dalam program berasal dari pertanian dan peternakan lokal, sekaligus mendukung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat di tingkat daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi praktik baik tersebut, dengan tetap menyesuaikan pada konteks lokal, baik dari sisi ketersediaan bahan pangan, keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal, maupun keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.
Ia menambahkan indikator survei meliputi: Pergeseran pengeluaran dan konsumsi makanan serta minuman, Perubahan pola konsumsi gizi seimbang, Alokasi waktu dalam menyiapkan makanan di tingkat rumah tangga, serta Persepsi penerima manfaat terhadap menu MBG dan indikator sosial-ekonomi lainnya.
Survei yang dilaksanakan dalam dua tahap dengan rentang waktu Juli hingga November 2025, menghasilkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program MBG di NTT.
Secara nasional, hingga September 2025 telah berdiri sebanyak 9.406 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) dengan melibatkan sekitar 337.060 pekerja di seluruh Indonesia.
Selama periode Januari hingga September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi MBG kepada penerima manfaat.
Selain memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak sekolah, keberadaan SPPG juga menjadi stimulus ekonomi nasional, dengan penyerapan anggaran mencapai Rp. 19,3 triliun serta membuka lapangan kerja baru di sektor penyediaan pangan lokal.
Di Provinsi NTT sendiri, telah berdiri 32 SPPG di Provinsi NTT, tercatat 90,5% berbentuk yayasan dan tersebar di 15 kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Kupang sebanyak 11 unit.
Sebanyak 76,2% SPPG telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 66,7% menggunakan dapur mandiri yang umumnya memanfaatkan bangunan lama.
Dalam aspek jangkauan dan distribusi, SPPG di NTT telah menyalurkan lebih dari 100 ribu porsi Makanan Bergizi (MBG) dengan jarak distribusi utama yang relatif efisien, berkisar 2–4 kilometer.
Dari sisi tenaga kerja, pekerja perempuan tercatat memiliki jam kerja lebih panjang dibanding laki-laki.
Untuk aspek lingkungan, 95% limbah padat dari sisa makanan dimanfaatkan kembali, sementara 95% limbah cair langsung dialirkan dengan pengelolaan sederhana.
Meski demikian, kapasitas modal masih terbatas, dan kendala utama pelaksanaan program MBG terletak pada keterbatasan infrastruktur serta pasokan bahan baku.
Dihadapan ratusan peserta yang hadir, Matamira menegaskan bahwa Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makanan Bergizi (MEP-MBG) Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan program nasional peningkatan gizi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang intensif, sinkronisasi data dan strategi, serta komitmen bersama antara BPS Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dengan para pemangku kepentingan eksternal,” tutupnya.*
|
Pos terkait
Tidak ada komentar