Kiat Dinas PUPR NTT untuk Dukung Visi Misi Pemerintahan Melki Johni
Benyamin Nahak, Kepala Dinas PUPR NTT/TIMESKupang, TIMESNTT.COM-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT mendukung visi dan misi Gubernur NTT.
Pada kepemimpinan Melki Johni Dinas PUPR memberi atensi khusus pada pembangunan infrastruktur, dengan fokus tiga program utama.
Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak menjelaskan jika tiga program utama yang merupakan bagian dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur NTT yakni penurunan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Dinas PUPR itu berperan dan mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur dalam rangka mendukung tiga hal ini,” kata Benyamin Jumat (23/5).
Menurut Benyamin, ada sejumlah isu strategis yang sudah disusun ditambah hasil kunjungan kerja bersama gubernur dan wakil gubenur ke kabupaten dan kota, yakni belum optimalnya kinerja jaringan irigasi, minimnya ketersediaan air baku, dibutuhkan penanganan jalan dalam kondisi mantap, rendahnya angka layanan air minum, dan terbatasnya sumber air minum.
Dirinya menjelaskan, untuk irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, luasnya mencapai 360 ribu hektare.
“Jika kita sentuh mulai dari bangunan utama, primer, sekunder dan tersier secara baik dan jika rata-rata kinerjanya sudah di atas 75% saja, maka akan mendukung peningkatan indeks tanam,” jelasnya.
Apalagi, menurut Benyamin, dengan tambahan alsintan dari dinas pertanian, akan mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di NTT.
“Intinya kalau airnya sudah bagus di atas 75 persen akan mensupport kepada peningkatan produksi pangan di NTT yang tujuannya untuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya
Kemudian ketersediaan air baku di NTT masih minim jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari bendungan, embung, irigasi, mata air, danau dan sungai. Pasalnya, rata-rata musim hujan di NTT hanya empat bulan dalam satu tahun, sedangkan delapan bulan musim kemarau. Karena itu, air baku yang dimanfaatkan berasal dari sumber-sumber yang terbatas tersebut.
“Kalau kita sentuh, selain mendukung air minum juga mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Benyamin Nahak, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah dengan fokus pada optimalisasi sumber daya air, infrastruktur jalan, dan perumahan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan awak media di Kupang, Jumat (23/5/2025).
Ia menekankan, pentingnya peran media sebagai pengawas pembangunan, mengajak media untuk aktif memantau proses pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat. Ia berharap media tidak hanya melaporkan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Selain itu juga, dijelaskannya, pemanfaatan sumber daya air merupakan kunci pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan NTT. Strategi pengelolaan air yang bijak dan berkelanjutan ditargetkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang struktural, bukan hanya sementara.
Selain sumber daya air, infrastruktur jalan juga menjadi prioritas. Pemerintah menyadari kondisi jalan di NTT masih belum memadai. Oleh karena itu, telah disusun strategi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Pemetaan strategi ini mencakup jalan, sumber daya air, dan perumahan.
Pemerintah NTT, menurutnya, juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Roadmap pembangunan hingga tahun 2030 telah disusun, dengan penekanan pada percepatan pengadaan di tahun 2025.
Ia juga mengungkapkan, bahwa keterbatasan infrastruktur, terutama di sektor sumber daya air, jalan, dan perumahan, menjadi hambatan utama dalam upaya mengatasi kemiskinan dan stunting di NTT. Kondisi jalan provinsi, misalnya, menurun dari 75% kondisi baik menjadi 65%, sementara jalan kabupaten mencapai sekitar 19.000 kilometer dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Puluhan ribu warga NTT juga masih tinggal di permukiman tidak layak huni.
“Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas PUPR NTT akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Balai Teknis terkait. Pemerintah berharap dukungan dari semua pihak, termasuk media, untuk mewujudkan visi pembangunan infrastruktur di NTT hingga tahun 2030”, pungkasnya.*/az
|
Pos terkait
Tidak ada komentar