Oknum BPN Diserang Saat Ukur Lahan di Pantai Marosi
Petrus Pati Mayada terduga pelaku yang melakukan penyerangan terhadap kepala seksi pengukuran ATR BPN Sumba Barat“Ketegangan Lama Konflik Tanah di Sumba Barat Kembali Memanas”
SUMBA BARAT, TIMESNTT.COM — Kericuhan kembali pecah di wilayah Pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan beberapa warga yang hendak melakukan pengukuran lahan diserang oleh sekelompok orang pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 11.00 Wita.
Peristiwa ini menyebabkan Christofel Adiyaja, salah satu korban di lokasi, mengalami luka setelah menjadi sasaran amuk massa yang dipimpin oleh Petrus Pati Mayada bersama 11 rekannya. Mobil yang digunakan tim pengukuran juga mengalami kerusakan cukup parah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Times, insiden bermula ketika tiga warga pemilik lahan Laku Nija, Kedu Talo, dan Lade Bora mengundang pihak BPN Sumba Barat untuk melakukan pengukuran tanah mereka di kawasan Pantai Marosi.
Ketiga warga tersebut, yang mewakili PT Pantai Patiala Bawah, berencana menyewakan lahan tersebut kepada pihak investor yang berniat mengembangkan sektor pariwisata di kawasan pesisir barat Pulau Sumba itu.
Tim pengukuran yang dipimpin oleh Frengky, Kepala Seksi Pengukuran ATR/BPN Sumba Barat, tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 Wita. Namun, kegiatan pengukuran belum sempat dimulai ketika kelompok yang dipimpin Petrus tiba dan langsung menghadang.
“Tanpa dialog apa pun, mereka langsung menyerang. Saya sempat mencoba menenangkan, tapi tiba-tiba pukulan bertubi-tubi datang. Mobil saya juga dirusak,” ujar Christofel Adiyaja ketika dihubungi Times, Jumat malam.
Setelah peristiwa itu, Christofel bersama sejumlah saksi melapor ke Polsek Lamboya. Polisi disebut telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan kaca mobil dan alat ukur yang rusak.
Akar Masalah
Pantai Marosi bukan kali pertama menjadi titik konflik lahan di Sumba Barat. Kawasan ini selama beberapa tahun terakhir menjadi rebutan antara warga lokal, pemilik hak ulayat, dan pihak investor yang berminat mengembangkan potensi wisata bahari.
Pengamat sosial dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Lasarus Jehamat, menilai bahwa benturan ini menunjukkan rapuhnya komunikasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta.
“Banyak konflik tanah di Sumba muncul karena tidak adanya forum dialog terbuka. Ketika lahan dikaitkan dengan investasi, sentimen kepemilikan dan ketidakpercayaan masyarakat sering kali meledak,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk memediasi pihak-pihak yang bertikai. Pengukuran tanah seharusnya menjadi langkah administratif, bukan pemicu kekerasan.
Kepala ATR/BPN Sumba Barat belum memberikan keterangan resmi, namun sumber internal menyebut lembaga tersebut tengah melakukan evaluasi internal atas insiden ini.
Konflik di Pantai Marosi menambah daftar panjang persoalan agraria di Sumba Barat. Ketika potensi pariwisata semakin dilirik investor, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana memastikan pembangunan berjalan tanpa menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal. ***
|
Tidak ada komentar