Bupati SBD Tekankan Penguatan Data dan Intervensi Terpadu dalam Penanganan Stunting di Kecamatan Loura
Bupati SBD Tekankan Penguatan Data dan Intervensi Terpadu dalam Penanganan Stunting di Kecamatan LouraTambolaka, TIMESNTT.COM| Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menegaskan komitmennya menurunkan angka stunting secara terukur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, saat membuka Pramusrenbang Tematik Stunting Kecamatan Loura di Tambolaka, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri unsur DPRD, pimpinan OPD, tenaga kesehatan, perangkat desa, kader posyandu, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya itu menjadi bagian awal dari proses perencanaan pembangunan daerah yang menekankan akurasi data serta penyelarasan program lintas sektor.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan. Ini masalah multidimensi yang berkaitan dengan pendidikan, sanitasi, ekonomi keluarga, pola asuh, hingga budaya,” ujar Bupati dalam sambutannya. Menurut dia, anak yang mengalami stunting menghadapi risiko perkembangan kognitif yang terhambat, produktivitas rendah, dan menurunnya peluang kontribusi ekonomi di masa dewasa.
Di hadapan peserta forum, Bupati Ratu menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting telah menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah daerah. Meski demikian, ia menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada soliditas kerja di tingkat lapangan.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada para kader posyandu, bidan, tenaga gizi, Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa, serta perangkat desa yang menurutnya “bekerja tanpa letih bersama keluarga berisiko setiap hari.”
Dalam forum itu, Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyampaikan lima penekanan kebijakan yang akan menjadi arah utama percepatan penurunan stunting di Sumba Barat Daya. Setiap poin ia jelaskan tidak hanya sebagai instruksi, tetapi sebagai kerangka kerja yang harus didorong bersama oleh pemerintah desa, OPD teknis, dan tenaga lapangan.
Pertama, penguatan akurasi data stunting. Bupati menegaskan pentingnya kualitas data sebagai dasar intervensi.
“Data yang tepat akan menghasilkan intervensi yang tepat. Karena itu setiap desa wajib memastikan pendataan rutin, pemantauan tumbuh kembang, dan pelaporan terintegrasi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Kedua, optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif. Ia menjelaskan bahwa kedua jenis intervensi ini tidak boleh berjalan terpisah.
“Intervensi gizi, pemeriksaan kehamilan, imunisasi itu semua harus berjalan beriringan dengan perbaikan sanitasi, air bersih, akses PAUD, dan ketahanan pangan keluarga. Tidak bisa hanya satu sisi yang bekerja,” kata Bupati.
Ketiga, ia menekankan pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran untuk penanganan stunting. Bupati meminta pemerintah desa memprioritaskan layanan dasar yang menyentuh langsung keluarga berisiko.
“Saya minta desa memastikan alokasi anggaran yang benar: kegiatan posyandu, edukasi gizi, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan untuk keluarga berisiko harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Keempat, penguatan koordinasi lintas sektor. Menurut Bupati, kerja sama antarinstansi sering terkendala oleh batas administratif, padahal stunting adalah isu lintas bidang.
“Koordinasi tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Kita harus memastikan bahwa OPD bekerja saling melengkapi di lapangan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Kelima, Bupati menekankan pentingnya komunikasi perubahan perilaku sebagai unsur kunci dalam penurunan stunting.
“Edukasi kepada masyarakat harus masif, terarah, dan terus-menerus. Tanpa perubahan perilaku, keberhasilan upaya penurunan stunting tidak akan bertahan lama,” kata Bupati.
Melalui lima penekanan itu, Bupati Ratu berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dengan arah yang sama dan tujuan yang sejalan: mempercepat penurunan stunting, memperkuat fondasi generasi masa depan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan dari tingkat desa hingga kabupaten secara terpadu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ratu menyebut Kecamatan Loura memiliki potensi besar untuk menjadi model percepatan penurunan stunting di SBD. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, akademisi, serta mitra pembangunan disebutnya sebagai modal kuat untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan produktif.
Ia mengajak forum Pramusrenbang ini menjadi ruang dialog yang terbuka dan evaluatif, sekaligus memperkuat komitmen bersama.
“Tidak boleh ada anak di Sumba Barat Daya yang tumbuh dalam kondisi stunting. Dari desa, dari para pemangku kepentingan, hingga pemerintah kabupaten, kita harus bergerak serempak mewujudkan Sumba Barat Daya yang hebat, sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Bupati meresmikan dibukanya Pramusrenbang Tematik Stunting Kecamatan Loura. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi terbaik bagi pembangunan daerah, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi lokal untuk mendukung visi nasional “Indonesia Emas 2045”.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar