Bajawa, Timesntt.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Pemerintah Kabupaten Ngada mempercepat finalisasi dan verifikasi data kerusakan akibat gempa bumi. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Flores di Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Ngada, Bajawa, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Ngada Raymundus Bena, unsur Forkopimda, BNPB, serta jajaran perangkat daerah. Pembahasan mencakup perkembangan penanganan darurat, validasi data penerima bantuan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta percepatan pemulihan di berbagai sektor.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
“Sebelum tanggal 12, data kerusakan rumah, fasilitas umum, pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur harus sudah tercatat dan terverifikasi. Data kita harus riil dan akurat.”
Dari sekitar 14.000 data yang telah didata, sekitar 7.000 di antaranya belum memenuhi kriteria bantuan BNPB. Gubernur meminta masyarakat yang belum memenuhi kriteria tersebut tetap diperhatikan dan dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses verifikasi, kata dia, harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Dalam dua hari ke depan, pemerintah akan melakukan uji publik dan membuka masa sanggah.
“Tidak boleh ada permainan data. Orang punya hak, kita harus beri. Tetapi semuanya harus berdasarkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Gubernur juga menekankan bahwa pendataan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah, tetapi harus menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Setiap kerusakan harus didukung dokumen dan hasil pemeriksaan yang jelas agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, baik untuk bantuan darurat maupun program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian khusus. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit telah didukung kebutuhan operasional, termasuk genset dan Starlink untuk menjaga layanan tetap berjalan di tengah keterbatasan jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, serta layanan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, proses belajar mengajar di Ngada telah berjalan secara daring maupun luring dengan menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah.
Pemerintah daerah diminta memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan meskipun sebagian gedung sekolah mengalami kerusakan atau belum dapat digunakan secara normal.
Untuk mendukung kegiatan belajar, pemerintah telah mendapat persetujuan penyediaan 10.000 tenda khusus sekolah. Pemprov NTT juga menyiapkan 200 tenda per kabupaten sebagai ruang belajar sementara.
“Kita berburu dengan musim hujan. Tenda harus baik, memiliki alas yang layak dan dibuat saluran air yang baik,” ujar Gubernur.
Selain tenda, pemerintah akan memperhatikan kebutuhan perlengkapan belajar, meja dan kursi, penerangan, sanitasi, serta ruang yang aman bagi siswa dan guru.
Pemulihan Ekonomi hingga Infrastruktur
Di sektor ekonomi, pemerintah menyiapkan dukungan bagi pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM, serta perdagangan. Bantuan diarahkan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terganggu akibat gempa.
Dukungan tersebut mencakup sarana produksi, pemulihan akses pasar, bantuan peralatan usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan memberikan restrukturisasi dan relaksasi pinjaman bagi masyarakat terdampak.
Pemprov NTT turut memberikan keringanan 75 persen pajak kendaraan bermotor bagi wilayah terdampak Flores. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Di sektor infrastruktur, tercatat tujuh jembatan terdampak dan sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan. Pemerintah daerah diminta menyusun prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan publik.
Seluruh data kerusakan infrastruktur akan dipersiapkan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta diajukan kepada pemerintah pusat.
Enam Jaksa Disiapkan untuk Pendampingan Hukum
Kejaksaan Negeri Ngada menyiapkan enam jaksa untuk pendampingan hukum dalam penanganan bencana. Pendampingan meliputi proses pengadaan barang, penyaluran bantuan, penggunaan anggaran, serta administrasi lainnya.
Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penanganan bencana berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu koordinasi. Setiap perkembangan penanganan harus dilaporkan secara berkala agar berbagai hambatan dapat segera diselesaikan.
Ia juga meminta trauma healing diberikan bukan hanya kepada pengungsi, tetapi juga kepada petugas yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan aparatur pemerintah.
Menurutnya, para petugas juga menghadapi tekanan fisik dan psikologis selama menjalankan tugas sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan.
Gubernur menegaskan masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat. Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang lebih aman, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Ini bukan hanya urusan BNPB. Ini terkait semua kementerian. Waktu kita pendek, kita harus kejar dan selesaikan semuanya. Flores harus lebih baik dari sebelum bencana.”
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Ngada memastikan seluruh langkah penanganan akan terus dipantau dan dievaluasi.
Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi, menjaga ketertiban di lokasi pengungsian, serta melaporkan kebutuhan dan kerusakan melalui jalur yang telah disediakan.*
Tinggalkan Balasan