“Jejak Kontrak yang Dihapus: Menelusuri Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Sumba Barat Daya”
Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo, Foto: Times Nusa Tenggara TimurDPRD SBD pun bereaksi. Tiga dari delapan fraksi—Gerindra, Golkar, dan PKB—secara terbuka menyatakan dukungan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proses seleksi. Mereka menyoroti kasus tenaga honorer yang pernah mengantongi kontrak kerja resmi, namun tidak lolos seleksi administrasi. Di sisi lain, terdapat peserta yang tidak memiliki riwayat kontrak justru dinyatakan lolos tahap lanjutan.
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo, akhirnya angkat bicara terkait polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.
Rudolf menyampaikan, sebelum tanggal 20 Juni 2025, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) SBD. RDP tersebut akan menjadi forum untuk mengevaluasi polemik yang terjadi dalam proses seleksi PPPK tahap dua.
“RDP ini penting untuk memastikan kejelasan data. Jika dalam rapat nanti belum ada kesimpulan yang bisa menjawab keresahan publik, maka kami akan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus),” ujar Rudolf kepada wartawan, Kamis (13/6/2025).
Rudolf menegaskan bahwa dalam RDP nanti, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membuka data secara transparan dan melampirkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait riwayat kontrak para peserta seleksi.
“Kita minta pemerintah membuka data, dilengkapi dengan SK Bupati, supaya jelas apakah seseorang itu benar pernah terikat kontrak dengan daerah atau tidak. Kalau tidak pernah kontrak daerah, maka harus dianulir,” tegasnya.
Langkah ini, kata Rudolf, dilakukan demi menjamin keadilan dalam proses seleksi PPPK. Pasalnya, DPRD menerima banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya peserta yang pernah melakukan kontrak kerja dengan daerah, namun tidak lolos seleksi administrasi.
“Sebaliknya, ada juga yang tidak pernah kontrak daerah, tetapi justru bisa lolos dan ikut seleksi PPPK tahap dua. Ini yang harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan,” tambahnya.
Rudolf memastikan bahwa DPRD akan mengawal persoalan ini hingga tuntas demi menjaga integritas proses rekrutmen ASN di Sumba Barat Daya.
Dukungan Fraksi
Dukungan terhadap pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kian menguat. Tiga dari delapan fraksi di DPRD SBD telah menyatakan sikap resmi mendukung pansus.
Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka menilai bahwa ada indikasi kuat ketidakberesan dalam tahapan seleksi, terutama terkait keabsahan riwayat kontrak daerah para peserta.
Ketua Fraksi Gerindra, Thomas Bulu, menilai banyaknya laporan dari tenaga honorer yang pernah terikat kontrak daerah namun tidak lolos seleksi administratif harus menjadi perhatian serius.
“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat. Ada tenaga honorer yang pernah kontrak, tapi tidak lolos. Justru yang tidak pernah kontrak bisa lanjut seleksi. Ini janggal. Maka kami di Fraksi Gerindra tegas mendukung pembentukan pansus,” ujar Thomas kepada wartawan, Kamis, 13 Juni 2025.
Dukungan serupa datang dari Fraksi Golkar. Anggota Fraksi, Heribertus Pemu Dadi, menyebut pembentukan pansus merupakan bagian dari tanggung jawab moral DPRD untuk mengungkap dugaan penyimpangan.
“Kami ingin proses seleksi PPPK ini terbuka dan adil. Jangan ada manipulasi data. Kalau tidak terbuka, kepercayaan publik bisa hancur,” kata Heribertus.
Senada dengan itu, koleganya di Fraksi Golkar, Lodowyk Lendu, menilai pansus penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses rekrutmen ASN.
“Kami akan dorong agar pansus segera dibentuk, karena RDP saja belum tentu cukup jika datanya tidak transparan,” ujarnya.
Sementara itu, ketua Fraksi PKB, Thobias Dowa Lelu, menyatakan bahwa proses seleksi PPPK seharusnya menjadi bentuk penghargaan terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, bukan justru mengabaikan mereka.
“Banyak dari mereka sudah bertahun-tahun bekerja di daerah, tetapi sekarang malah tersisih. Ini menyakitkan. Karena itu, kami di PKB menilai pembentukan pansus adalah keharusan,” tegas Thobias.
Dengan dukungan tiga fraksi ini, wacana pembentukan pansus kian menguat menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama BKPSDM SBD yang direncanakan berlangsung sebelum 20 Juni mendatang. DPRD SBD dituntut bertindak tegas demi menjaga integritas seleksi ASN dan menjamin keadilan bagi para peserta.***
|
Tidak ada komentar