Kisruh Data Kontrak Daerah PPPK di Sumba Barat Daya, Fraksi Hanura Menuding Ada Ketidakberesan di BKSDM
Kisruh Data Kontrak Daerah PPPK di Sumba Barat Daya, Fraksi Hanura Menuding Ada Ketidakberesan di BKSDMTambolaka, TIMESNTT.COM | Anggota DPRD Sumba Barat Daya dari Fraksi Hanura, Dominikus Frederikus Kette, menyoroti tajam kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Sumba Barat Daya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar belum lama ini, Dominikus menyatakan keheranannya atas sikap Kepala BKSDM, Yordan Parera, yang dinilai tidak tertib administrasi dalam pengelolaan Surat Keputusan (SK) kontrak daerah.
“Ini sangat janggal. Masa kepala BKSDM sendiri tidak bisa memastikan siapa saja tenaga kontrak daerah yang resmi? Ini menyangkut pusat data kepegawaian daerah, bukan urusan sepele,” tegas Dominikus dengan nada tinggi saat rapat dengar pendapat.
Menurut Dominikus, ada kejanggalan dalam proses administrasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Ia mengaku tak bisa menerima penjelasan Yordan Parera yang menyebutkan bahwa kelulusan administrasi peserta ditentukan sepenuhnya oleh sistem online SSCASN.
“Kalau yang bersangkutan tidak pernah kontrak daerah, kok bisa lulus? Penjelasan seperti ini justru membuka dugaan adanya permainan di balik meja,” ujarnya.
Yordan Parera, dalam forum yang sama, menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi PPPK telah menjadi kewenangan panitia nasional, bukan kabupaten. “Kami hanya memverifikasi di layar sistem. Kalau semua syarat terpenuhi sesuai unggahan pelamar, maka sistem secara otomatis menyatakan lulus,” ujar Yordan.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu amarah Dominikus. Ia menilai Yordan sedang berupaya menutupi persoalan substansial. “Itu alasan mengada-ada. Jangan lindungi oknum yang sudah jelas-jelas tidak pernah kontrak daerah tapi dinyatakan lolos,” tegasnya lantang.
Fraksi Hanura, kata Dominikus, secara resmi menolak hasil kelulusan tahap kedua PPPK. “Kami menolak hasil ini. Ini mencederai keadilan dan membuat para tenaga kontrak yang sah menjadi korban ketidakberesan sistem,” ucapnya.
Situasi makin memanas saat Yordan mengaku bahwa BKSDM tidak memiliki data online kontrak daerah. Ia berdalih bahwa seluruh dokumen disimpan secara manual di lemari dan bahkan dalam karung.
“Saya harus buka lemari dan bongkar karung untuk tahu siapa yang kontrak daerah,” kata Yordan, yang langsung mengundang gelak sinis dari sebagian anggota dewan.
Dominikus pun mempertanyakan kenapa hingga kini BKSDM tidak melakukan digitalisasi data kepegawaian. “Bagaimana mungkin di zaman seperti ini, data kepegawaian masih disimpan dalam karung? Ini keterbelakangan sistem,” cetusnya geram.
Kritik tajam Dominikus menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem administrasi kepegawaian di Sumba Barat Daya. Ia mendesak agar pihak inspektorat maupun lembaga berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK tahap dua.
“Kalau perlu, kita minta Kementerian PAN-RB turun langsung,” katanya menutup pernyataan.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar