Nagekeo Tidak Kekurangan Proyek, Tapi Kekurangan Keadilan

Opini: Nagekeo Tidak Kekurangan Proyek, Tapi Kekurangan Keadilan

Penulis : Silverius Yuniarto Ture Jogo

Mahasiswa Ilmu politik Undana Kupang

Kabupaten Nagekeo hari ini sedang menghadapi situasi yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong pembangunan, tetapi di sisi lain, masyarakat justru masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Nagekeo belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu masalah paling nyata adalah buruknya kualitas infrastruktur. Baru-baru ini, proyek jalan senilai sekitar Rp18 miliar di ruas Mauponggo–Ngera–Pu’uwada dilaporkan sudah rusak, padahal belum lama selesai dikerjakan.

Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas perencanaan. Masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu jalan layak justru kembali kecewa.

Artinya, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan malah menjadi sumber ketidakpercayaan publik.
Selain itu, masalah bencana alam juga semakin serius. Pada September 2025, Nagekeo dilanda banjir bandang yang menyebabkan kerusakan besar, termasuk hancurnya jembatan dan rumah warga.

Bencana ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola wilayah. Data menunjukkan bahwa daerah aliran sungai seperti DAS Aesesa mengalami penurunan daya dukung akibat lahan kritis dan perubahan fungsi lahan.
Jika ini terus dibiarkan, maka bencana akan menjadi masalah berulang setiap tahun.

Di sisi lain, konflik pembangunan juga muncul, seperti pada proyek Bendungan Mbay-Lambo yang masih menghadapi persoalan ganti rugi lahan dan status tanah masyarakat.

Masalah ini menunjukkan bahwa pembangunan sering kali tidak melibatkan masyarakat secara adil. Ketika masyarakat merasa dirugikan, maka konflik menjadi tidak terhindarkan.

Masalah sosial juga tidak kalah penting. Kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap di wilayah Mbay pada tahun 2026 menjadi tanda bahwa ancaman sosial di Nagekeo mulai meningkat.

Ditambah lagi dengan kasus aparat yang mengancam mahasiswa karena kritik, yang mencerminkan bahwa ruang demokrasi di daerah masih belum sehat.

Padahal, jika melihat potensi daerah, Nagekeo sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang. Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTT, termasuk Nagekeo.

Bahkan pada tahun 2026, Nagekeo mendapatkan program pembangunan tiga kampung nelayan dengan total anggaran sekitar Rp24 miliar.
Namun, potensi ini tidak akan maksimal jika persoalan dasar seperti infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola masih bermasalah.

Dari berbagai persoalan ini, dapat disimpulkan bahwa inti masalah di Nagekeo adalah ketidakseimbangan antara pembangunan dan keadilan. Pembangunan berjalan, tetapi tidak selalu dirasakan secara merata oleh masyarakat.*az