Pemkot Kupang Prioritaskan Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin, Gandeng CSR Perbankan dan Swasta
Kepala Dinas PRKP Kota Kupang Matheus Radja/foto: Timesntt.comKupang, Timesntt.com– Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Kupang tetap konsisten menjalankan program perbaikan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui berbagai skema pendanaan.
Tidak hanya mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga aktif melobi dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan lembaga perbankan di Kota Kupang. Salah satu mitra strategis adalah Bank NTT yang selama ini menjadi penyokong tetap program bedah rumah bagi warga kurang mampu.
Pengajuan Bantuan Terbuka bagi Warga Miskin
Warga Kota Kupang yang ingin mendapatkan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah layak huni dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Prioritas utama diberikan bagi MBR dengan kriteria:
Rumah mengalami kerusakan berat
Penghasilan rendah sekitar Rp1 juta per bulan
Belum memiliki fasilitas KPR
Masuk kategori masyarakat miskin dan memenuhi syarat administrasi
Bantuan yang diberikan berupa stimulan bahan bangunan dan biaya upah tukang. Namun, realisasi program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah, sementara jumlah usulan dari masyarakat terus meningkat.
Komitmen Penuh Pemkot Kupang
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PRKP Kota Kupang, Matheus Radja, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan program yang selaras dengan visi misi Wali Kota Kupang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas permukiman dan memastikan warga miskin mendapatkan hunian yang layak.
“Kita ada program untuk memperbaiki kualitas pemukiman rumah warga yaitu salah satunya dengan membangun rumah layak huni atau yang biasa disebut bedah rumah,” jelas Matheus dalam kegiatan di Hotel Naka Kupang, 3 Desember 2025.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2024, DPRKP membangun 25 rumah layak huni, di mana 5 unit di antaranya berasal dari Dana CSR.
Sementara untuk tahun 2025, komposisinya tidak jauh berbeda.
“Tahun 2025 ada 5 rumah dari CSR Bank NTT, 25 dari APBD. Tahun ini kita ada bangun 28 rumah dari APBD untuk rumah layak huni. Yang dari Bank NTT sudah kami serahkan pada Maret atau April,” tambahnya.
Fasilitas untuk Korban Bencana
Selain bagi warga miskin, Pemkot Kupang melalui Dinas PRKP juga menyiapkan dua unit rumah khusus bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
“Ada lagi 2 rumah layak huni, tapi itu kita siapkan untuk korban bencana,” ujar Matheus.
Untuk tahun anggaran 2025, DPRKP kembali menargetkan pembangunan 28 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Spesifikasi Rumah Lebih Baik dan Lebih Layak
Matheus menjelaskan bahwa rumah yang dibangun memiliki kualitas lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Luas bangunan mencapai 36 m² dengan konstruksi permanen.
“Bagian depan diplester acian dengan sedikit hiasan. Lantainya juga dibuat semen licin. Diperkirakan awal Desember sudah selesai semua, karena sudah ada belasan rumah yang jadi. Akhir kontrak di tanggal belasan, mungkin sudah selesai,” tutupnya.
Program ini menunjukkan tekad kuat Pemerintah Kota Kupang untuk terus menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, meskipun di tengah tekanan anggaran.
Kolaborasi antara Pemkot dan mitra CSR menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat mendorong percepatan penanganan persoalan perumahan di kota ini.*
Berita ini merupakan kerjasama Advetorial dengan Kominfo Kota Kupang.
|
Tidak ada komentar