Pemkot Usulkan Rehab 550 Rumah Warga yang Kurang Mampu

Kota Kupang, Timesntt.com-Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk (PRKP) mengusulkan perbaikan sebanyak 550 rumah warga kurang mampu di tahun 2026.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas PRKP Matheus Radja, 03 Desember 2025.

“Dan khusus untuk yang rehab rumah, tidak harus bangun baru, memang di tahun 2025 ini  untuk rehab rumah itu pemerintah belum ada anggaran,” ujar Matheus.
Ia menjelaskan jika usulan tersebut bukan untuk kategori bangun baru

“Tapi sudah ajukan melalui aplikasi si baru, lewat kementrian, itu ada 550 rumah yang kita ajukan, mungkin satu atau dua hari ini mentri PRKP datang untuk sosialisasi,” jelasnya.

Menurutnya , di tahun 2026 karna keterbatasan anggaran pemerintah mengalami kontraksi fiskal sekitar 200M jadi kita hanya bisa membangun 5 rumah.
“Ada bantuan dari provinsi 10 rumah untuk direhab dengan anggaran 20 jt per rumah,” katanya.
Perbaiki Kawasan Kumuh

Sementara untuk program lain, dijelaskan Matheus, pihaknya tengah berupaya untuk mengantisipasi dan memperbaiki kawasan penduduk kumuh.

“Dalam kaitan untuk mencegah tidak terjadinya perumahan atau kawasan kumuh, tentu tidak hanya dengan membangun dan memperbaiki rumah saja tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan kita menyiapkan dokumen yang terintegrasi supaya tidak sporatis, sehingga nantinya tidak selesai,” jelas Matheus.

Siapkan Dokumen

Menurut Matheus pada Tahun 2025 ini, pihaknya sudah menyiapkan langkah melalui persiapan dokumen.

“Tahun ini kita sudah membuat dokumen RP3kp dn RP2kp yang khusus pagi ini kita sudah RGD yang ketiga, itu sudah finalisasi dokumen RP2Kpk ( Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh),” katanya.

Menurutnya, didalam dokumen itu akan termuat bagaimana strategi pemerintah untuk mencegah untuk tidak ada lagi permukiman atau perumahan kumuh.

“Kalau bilang peningkatan kualitas berarti kita mencegah agar yang tadinya kumuh jangan bertambah kumuh tetapi kita membuat untuk tidak kumuh lagi. Jadi itu beberapa strategi kegiatan yang kita buat,” ujarnya.

Ajukan Proposal

Meskipun mengalami tekanan Fiskal dan pemotongan dana transfer darah, Matheus mengatakan jika Pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan proposal ke kementrian agar bisa mengakomodir berbagai pembangunan di masyarakat.

“Kami sudah menyiapkan proposal untuk ke kementrian. Kami sudah serahkan ke Bappeda karena bappeda yang mengkoordinir itu selain itu seperti yang sudah saya sampaikan kita sudah masukkan melalui sistem Si baru karena untuk usulan-usulan seperti itu harus lewat aplikasi, semoga kita bisa dapat di tahun depan,” jelasnya.

“Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan pak walikota bagaimana kita memanfaatkan CSR yang ada. Mungkin kedepan pemerintah akan membentuk forum koordinasi untuk dana CSR, agar jika kita kesulitan dana APBD mungkin dana CsR bisa membantu, karena selama ini tidak terkelola dengan baik,” pungkasnya.*

Berita ini merupakan kerjasama Advetorial dengan Kominfo Kota Kupang.