APBD NTT 2027 Capai Rp5,21 Triliun, Melki Dorong Kemandirian Fiskal Daera/foto:ist KUPANG, Timesntt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Upaya tersebut menjadi salah satu prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Melki saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin (19/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,21 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,81 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,97 triliun, dengan surplus anggaran mencapai Rp238,48 miliar.
Gubernur Melki menjelaskan, peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan fiskal daerah dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar 70 persen.
“Peningkatan PAD menjadi keharusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” demikian penegasan Gubernur Melki dalam Pengantar Nota Keuangan tersebut.
Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Provinsi NTT akan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah, memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penerapan tata kelola yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Gubernur, penguatan kapasitas fiskal merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
APBD NTT Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Perekonomian.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan. Pertama, peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia. Kedua, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur. Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah. Kelima, peningkatan ketahanan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak swasta dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sinergi tersebut diperlukan agar setiap program dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan.
Dengan koordinasi yang baik antartingkat pemerintahan, pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Pada akhir penyampaiannya, Gubernur Melki menyerahkan Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, didampingi pimpinan dan anggota DPRD.
Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pemerintah Provinsi NTT berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Turut mendampingi Gubernur dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo, para asisten Sekda, staf ahli Gubernur, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.*
Stop Copas!!
Tidak ada komentar