KUPANG, Timesntt.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menindaklanjuti rencana pembangunan Jalur Pantai Utara (Pantura) Flores yang diusulkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menyampaikan pentingnya pembangunan dan pengembangan Jalur Pantura Flores sebagai jalur alternatif untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan ketika terjadi bencana.
“Sejak kejadian tahun 1992 ke sini, jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Kalau tidak bisa digerakkan, berarti melalui udara atau laut,” ujar Melki.
Melki kemudian menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat membuka akses jalan lintas utara Flores.
“Izin, Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Mboi dulu menjadi mimpinya, kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka, sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita di utara itu terbuka. Flores bisa berkembang lebih baik lagi. Jalan lintas utaranya kita buka,” katanya.
Presiden Prabowo kemudian memastikan maksud usulan tersebut.
“Maksudnya terbuka pakai apa?” tanya Prabowo.
“Jalan lintas utara, Pak Presiden,” jawab Melki.
Presiden Prabowo selanjutnya meminta Menteri PU Dody Hanggodo untuk merencanakan pembangunan jalur tersebut.
“Rencanakan, Menteri PU,” perintah Prabowo.
Menteri Dody kemudian menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalur tersebut telah masuk dalam perencanaan.
“Sudah direncanakan,” jawab Dody.
16 Ruas Jalan, Total 437,29 Kilometer
Rencana penanganan Jalur Pantura Flores mencakup 16 ruas jalan dengan total panjang 437,29 kilometer yang tersebar di sejumlah kabupaten di Pulau Flores.
Di Kabupaten Manggarai Barat, ruas yang masuk rencana penanganan melalui pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi meliputi Simpang Nggorang–Simpang Terang sepanjang 32,90 kilometer, Simpang Terang–Simpang Noa sepanjang 23,40 kilometer, serta Simpang Noa–Wontong sepanjang 25,20 kilometer.
Selanjutnya di Kabupaten Manggarai terdapat ruas Nggalak–Kendindi sepanjang 30,30 kilometer dan Reo–Wae Gongger sepanjang 0,60 kilometer.
Di Kabupaten Manggarai Timur, penanganan mencakup Wae Gongger–Pota sepanjang 46,30 kilometer dan Pota–Labuan Kelambu sepanjang 35 kilometer.
Sementara di Kabupaten Ngada terdapat ruas Labuan Kelambu–Riung sepanjang 25,06 kilometer dan Riung–Lengkosambi sepanjang 17,90 kilometer.
Di Kabupaten Nagekeo, ruas yang masuk rencana penanganan yakni Ngolonio–Danga sepanjang 18,80 kilometer, Marapokot–Aeramo sepanjang 6,66 kilometer, serta Aeramo–Kaburea sepanjang 34,50 kilometer.
Untuk Kabupaten Ende, ruas yang direncanakan ditangani meliputi Kaburea–Ranakolo sepanjang 37,24 kilometer dan Maurole–Koro sepanjang 41,15 kilometer.
Di Kabupaten Sikka, terdapat ruas Koro–Maumere sepanjang 36,58 kilometer dan Nupangamli–Mudajebak sepanjang 25,70 kilometer.
Perkuat Konektivitas dan Mitigasi Bencana
Pemerintah Provinsi NTT menilai pembangunan Jalur Pantura Flores memiliki arti strategis bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan menghadapi bencana.
Pengalaman penanganan gempa Flores pada 15 Agustus 2026 menunjukkan pentingnya ketersediaan jalur alternatif untuk mendukung pergerakan personel, distribusi logistik dan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Ketika akses darat mengalami gangguan atau belum tersedia secara memadai, mobilisasi bantuan harus mengandalkan jalur udara maupun laut yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau sejumlah wilayah dengan kondisi geografis sulit.
Jalur Pantura Flores diharapkan dapat melengkapi jaringan transportasi yang sudah ada, sekaligus membuka akses menuju berbagai kawasan produksi, sentra ekonomi, wilayah perikanan dan destinasi pariwisata di bagian utara Pulau Flores.
Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat menuju pasar diharapkan menjadi lebih lancar. Akses menuju destinasi wisata di sepanjang Flores juga berpeluang semakin terbuka sehingga aktivitas pariwisata tidak hanya terpusat di Labuan Bajo.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pembangunan Jalur Pantura Flores juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Flores.
Gagasan membuka jalur utara Flores sendiri bukan merupakan hal baru. Menurut Melki, rencana tersebut telah menjadi cita-cita sejak era Gubernur NTT Ben Mboi.
Kini, di tengah proses penanganan dan pemulihan pascagempa Flores, usulan tersebut kembali mengemuka sebagai salah satu kebutuhan strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus ketahanan wilayah.
Pemerintah Provinsi NTT berharap arahan Presiden Prabowo dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas serta pemerataan ekonomi di Pulau Flores.*
|
Tinggalkan Balasan