Empat Fraksi Masih Bungkam Soal Pansus Dugaan Rekayasa Seleksi PPPK di SBD
Empat Fraksi Masih Bungkam Soal Pansus Dugaan Rekayasa Seleksi PPPK di SBDEmpat fraksi di DPRD Sumba Barat Daya (SBD)—yakni Fraksi Hanura, PAN, Perindo, dan NasDem—hingga kini belum menyatakan sikap terkait dukungan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap nasib ribuan tenaga kontrak daerah yang gagal dalam seleksi administrasi PPPK tahap dua. Keempat fraksi tersebut memilih bungkam meski isu dugaan rekayasa dalam proses seleksi oleh BPKSDM terus mengemuka.
Tambolaka, TIMESNTT.COM | Dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) semakin menguat. Hingga akhir pekan ini, tiga fraksi di DPRD SBD secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pansus, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketiga fraksi itu menyuarakan perlunya pengungkapan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran dalam seleksi administrasi PPPK yang dinilai mencederai keadilan bagi para tenaga kontrak daerah yang telah lama mengabdi.
“Kami di Fraksi Golkar siap mendukung pembentukan pansus untuk mengungkap kebenaran. Ini bukan soal politik, tapi soal nasib masyarakat kita sendiri,” ujar wakil ketua Fraksi Golkar Heribertus Pemu Dadi.
Dukungan senada datang dari Fraksi Gerindra, fraksi Gerindra menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen tenaga kerja pemerintah.
“Kami dari Fraksi Gerindra mendukung penuh pansus. Proses seleksi ini harus dibuka secara transparan. Rakyat berhak tahu,” tegas ketua fraksi Gerindra, Thomas Bulu via telephon kepada media ini.
Sikap paling keras disuarakan Ketua Fraksi PKB, Thobias Dowa Lelu. Ia menyatakan memiliki data lengkap yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam tahapan seleksi, terutama saat administrasi.
“Ini sangat mencederai keadilan. Saya punya data peserta yang bukan kontrak daerah tapi lolos seleksi, sementara banyak yang sudah lama mengabdi justru digugurkan. Saya pribadi siap pasang badan untuk membela mereka,” tegasnya.
Thobias juga menegaskan bahwa jika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi nanti bersama BKPSDM SBD tidak ditemukan kesimpulan bersama, Fraksi PKB akan mendorong pembentukan pansus sebagai mekanisme pengawasan resmi DPRD.
Fraksi Lain Masih Bungkam
Sementara dukungan dari tiga fraksi telah menguat, empat fraksi lainnya masih belum menyatakan sikap. Fraksi Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Perindo, dan Fraksi NasDem belum secara resmi menyampaikan dukungan ataupun penolakan atas usulan pembentukan pansus.
Meski demikian, dua kader Partai Hanura, Dominikus Frederikus Kette dan Siprianus Leha, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan BKPSDM SBD menyatakan mendukung pansus. Namun Ketua Fraksi Hanura hingga kini belum memberikan konfirmasi meskipun telah dihubungi secara resmi oleh wartawan Media TIMESNTT.COM.
Sementara ketua DPRD SBD dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudolf Radu Holo, turut mendorong agar seluruh fraksi menyatukan suara demi keadilan dan keterbukaan.
“Kalau sampai tidak ada kesepakatan dalam RDP lintas komisi, saya mendorong agar pansus dibentuk. Ini satu-satunya cara agar persoalan ini dibuka secara terang-benderang,” ujarnya.
Sikap serupa disuarakan oleh anggota DPRD dari PDIP, Loba Geli, yang menilai bahwa transparansi dalam proses seleksi PPPK merupakan tanggung jawab moral semua wakil rakyat.
Gelombang protes dari para tenaga kontrak yang merasa dirugikan pun terus bergulir. Sejumlah organisasi profesi, forum guru honorer, dan tokoh masyarakat mulai menyuarakan tuntutan agar proses seleksi PPPK tahap dua diusut secara serius.
Laporan yang diterima redaksi, terdapat dugaan bahwa ratusan nama yang lolos seleksi administrasi bukan berasal dari tenaga kontrak daerah. Sementara puluhan tenaga kontrak dengan masa pengabdian bertahun-tahun justru dinyatakan tidak memenuhi syar
Menguatnya dukungan dari tiga fraksi, serta tekanan dari elemen masyarakat, desakan agar DPRD segera membentuk pansus menjadi semakin tidak terbendung. Pansus dinilai menjadi satu-satunya instrumen yang sah untuk membuka fakta-fakta di balik seleksi PPPK tahap dua.***
|
Pos terkait
Tidak ada komentar