Polemik Enam Peserta Akpol Jalur Polda NTT, Gubernur Melki Dorong Verifikasi dan Seleksi Transparan
Melki Laka Lena/foto:Timesntt.comKupang, Timesntt.com-Polemik terkait hasil seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) melalui Panitia Daerah (Panda) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian publik setelah beredar daftar enam peserta yang disebut berasal dari luar NTT namun dinyatakan lolos seleksi di wilayah tersebut.
Enam nama yang ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai grup percakapan adalah Made Alvino Garvin Karang, Dobrimeka Wibowo, Joel Ishak Hamonangan Silalahi, Affandi Hidayat, I Dewa Yoga Krisnanda, dan Chelsea Maudina Ahmadi. Isu tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen dan penerapan persyaratan administrasi dalam seleksi Akpol.
Menanggapi hal itu, Gubernur NTT, , meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum fakta dan aturan yang berlaku diverifikasi secara menyeluruh.
“Perlu diperiksa faktanya dulu baru kita boleh berpendapat,” kata Melki saat kegiatan sosialisasi pendidikan di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, secara regulasi peserta dari luar daerah tetap dapat mengikuti seleksi di Polda NTT apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan domisili sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD berencana melakukan pendalaman, termasuk melalui rapat dengar pendapat dengan pihak kepolisian untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur juga mengingatkan agar polemik ini tidak semata-mata dikaitkan dengan asal daerah peserta. Ia menilai kualitas akademik dan hasil seleksi juga harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai anak-anak kita kalah dari segi kualitas,” ujarnya.
Menurut Melki, polemik tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi mutu pendidikan di NTT. Berdasarkan berbagai pemetaan kemampuan akademik, kualitas pendidikan di daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, terus mendorong berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya melalui gerakan jam belajar masyarakat yang mengajak keluarga mendampingi anak belajar di rumah setiap pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
Selain itu, Pemprov NTT juga mengembangkan program NTT Mart berbasis One School One Product (OSOP) guna menghubungkan dunia pendidikan dengan penguatan kewirausahaan sejak usia sekolah.
Polemik seleksi Akpol ini dinilai menjadi pengingat pentingnya menjaga transparansi dalam proses rekrutmen aparatur negara sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di NTT agar generasi muda daerah memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional.*
|
Tidak ada komentar