Gubernur NTT Melki Laka Lena mendorong percepatan pengembangan dua infrastruktur strategis di Sumba Barat Daya. Perluasan bandara dan pembenahan pelabuhan diproyeksikan menjadi pintu masuk pertumbuhan pariwisata, kelancaran distribusi logistik, hingga peningkatan pendapatan daerah.
TAMBOLAKA, Timesntt.com – Sebuah perjalanan udara dari Denpasar menuju Tambolaka, Rabu, 11 November 2026, membuka rangkaian agenda pembangunan yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi berpotensi membawa dampak besar bagi masa depan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Pesawat Nam Air yang membawa Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendarat di Bandar Udara Lede Kalumbang, Tambolaka, sekitar pukul 10.15 WITA.
Setibanya di bandara, Melki tidak langsung melanjutkan perjalanan menuju agenda berikutnya. Ia menyempatkan diri bertemu dengan jajaran otoritas bandara di ruang VIP.
Pertemuan yang berlangsung spontan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai masa depan konektivitas udara dan potensi pariwisata Sumba Barat Daya.
Bagi Melki, infrastruktur transportasi bukan sekadar fasilitas pendukung mobilitas masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan bandara yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting untuk membuka akses ekonomi, memperluas pasar pariwisata, dan mempercepat pergerakan investasi.
Sumba Barat Daya memiliki modal besar untuk berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di NTT. Kabupaten ini menyimpan kekayaan wisata alam, pantai, laguna, bentang alam perbukitan, serta budaya dan tradisi masyarakat Sumba yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang sepadan. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula kebutuhan terhadap akses transportasi, akomodasi, restoran, jasa perjalanan, transportasi lokal, hingga berbagai produk ekonomi kreatif masyarakat.
Pariwisata Tumbuh, Bandara Harus Berbenah
Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumba Barat Daya pada 2023 sebanyak 12.091 kunjungan.
Angka tersebut meningkat menjadi 13.172 kunjungan pada 2024. Dengan demikian, terdapat tambahan 1.081 kunjungan atau pertumbuhan sekitar 8,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan itu menjadi indikasi bahwa Sumba Barat Daya memiliki daya tarik yang terus berkembang di tengah persaingan destinasi wisata.
Pada periode yang sama, jumlah tamu hotel juga menunjukkan peningkatan. Tamu domestik tercatat meningkat sekitar 112 persen, sementara kunjungan tamu mancanegara turut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 2023.
Meskipun data kunjungan wisatawan terbaru untuk 2026 belum dipaparkan secara rinci, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wula, mengungkapkan bahwa geliat kunjungan wisatawan belakangan ini semakin terasa.
Ia mengaku memperoleh gambaran tersebut setelah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah hotel di wilayahnya.
“Saya keliling cek di hotel-hotel, memang jumlah orang yang berkunjung ke SBD meningkat drastis,” ungkap Ratu dalam dialog di Pelabuhan Waikelo.
Peningkatan aktivitas wisata tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk mulai memikirkan kapasitas infrastruktur udara dalam jangka panjang.
Bandara bukan hanya tempat pesawat mendarat dan lepas landas. Dalam ekosistem pariwisata, bandara merupakan pintu pertama yang mempertemukan sebuah daerah dengan wisatawan, pelaku usaha, investor, dan berbagai aktivitas ekonomi dari luar wilayah.
Karena itu, keterbatasan fasilitas dan kawasan bandara berpotensi menjadi kendala ketika arus penumpang dan aktivitas penerbangan terus meningkat.
Dalam diskusi bersama otoritas Bandara Lede Kalumbang, Melki menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumba Barat Daya harus ditopang dengan sarana transportasi udara yang memadai.
Dari pertemuan tersebut, lahir kesepakatan agar pihak otoritas bandara menyiapkan proposal pengembangan kawasan, termasuk desain teknis dan perhitungan kebutuhan anggaran.
Estimasi awal kebutuhan anggaran untuk perluasan kawasan Bandara Lede Kalumbang mencapai sekitar Rp30 miliar.
Melki menyatakan kesiapannya membantu mengkomunikasikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui jalur politik dan koordinasi antar lembaga.
“Saya akan bantu komunikasi dengan jalur politik ke Jakarta. Barang begini tidak bisa jalan sendiri. Ibu Bupati dengan jaringannya begitu pula kami. Kalau mau bergerak cepat, kita semua harus bergerak bersama,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, rencana tersebut menjadi peluang untuk memperkuat posisi Sumba Barat Daya sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan ke Pulau Sumba.
Jika pengembangan bandara dapat direalisasikan, dampaknya diharapkan tidak berhenti pada peningkatan konektivitas udara. Pergerakan wisatawan berpotensi memberikan efek berganda terhadap usaha perhotelan, restoran, transportasi, perdagangan, UMKM, dan sektor jasa lainnya.
Pada akhirnya, aktivitas ekonomi yang semakin luas dapat memperbesar peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dari Bandara Menuju Pelabuhan, Persoalan Logistik Menunggu Pembenahan
Belum selesai dengan pembicaraan mengenai pengembangan bandara, Gubernur Melki melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Waikelo di Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka.
Kunjungan tersebut juga berlangsung dengan pendekatan yang tidak biasa.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Waikelo, Tonny E. Bokty, bersama sejumlah staf menyambut kedatangan gubernur yang didampingi Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wula.
Setelah prosesi penyambutan dan pengalungan selendang, Melki justru mengajak rombongan meninggalkan area penerimaan dan berjalan kaki menuju kawasan pelabuhan.
Jarak sekitar satu kilometer ditempuh untuk melihat langsung kondisi fasilitas dan aktivitas di lapangan.
Pilihan tersebut membuat dialog tidak hanya berlangsung dalam suasana formal di ruang pertemuan, tetapi juga di tengah kawasan operasional pelabuhan.
Dari sana, pembicaraan bergerak pada persoalan yang lebih mendasar, mulai dari aktivitas kapal, distribusi barang, pelayanan bongkar muat, hingga kebutuhan pengembangan infrastruktur.
Pelabuhan Waikelo memiliki posisi strategis bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Sumba Barat Daya.
Pelabuhan ini melayani beragam jenis angkutan laut. Kapal kargo berperan mengangkut barang dan logistik, kapal penumpang melayani mobilitas antarpulau, sedangkan kapal perintis Sabuk Nusantara menghubungkan wilayah kepulauan yang belum sepenuhnya terjangkau jalur transportasi komersial.
Selain itu, terdapat layanan kapal feri ASDP yang mengangkut penumpang dan kendaraan serta kapal layar motor (KLM) yang turut mendukung distribusi barang antarpulau.
Berdasarkan data pada portal MaritimHUB Kementerian Perhubungan, indikator statistik UPP Waikelo mencatat sebanyak 161 kunjungan kapal.
Angka tersebut memperlihatkan adanya aktivitas pelayanan kapal di pelabuhan. Namun, jumlah kunjungan kapal saja belum cukup untuk menggambarkan besarnya manfaat ekonomi yang diterima daerah. Volume barang, jumlah penumpang, kecepatan pelayanan, serta nilai transaksi logistik menjadi indikator lain yang penting untuk diperhatikan.
Di sinilah muncul persoalan yang disampaikan salah satu pengusaha kapal asal Sumba Barat Daya, Melkianus Lubalu.
Menurutnya, Pelabuhan Waikelo sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pusat distribusi barang bagi wilayah Sumba Barat Daya. Namun, persoalan tata kelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dinilai masih menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan.
Ia mengungkapkan, sejumlah pengusaha justru memilih melakukan pengiriman dan kegiatan bongkar muat melalui Pelabuhan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Keputusan tersebut bukan semata-mata karena persoalan jarak, melainkan berkaitan dengan pertimbangan biaya operasional dan efisiensi waktu.
Dalam bisnis angkutan laut, waktu menjadi bagian penting dari perhitungan ekonomi. Semakin lama kapal menunggu proses bongkar muat, semakin besar pula potensi biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi jadwal pelayaran, distribusi barang, hingga biaya yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.
“Di sini TKBM tidak diatur secara baik. Lambat dalam hal membongkar muatan. Padahal kami butuh cepat dan rantai pengiriman barang hemat dari sisi waktu,” ungkap Melkianus.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, apabila kegiatan pengiriman komoditas dari Sumba Barat Daya lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan di daerah lain, maka aktivitas ekonomi yang seharusnya dapat tumbuh di daerah sendiri berpotensi justru tercatat dan terkonsentrasi di wilayah lain.
Menurutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan pencatatan aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas daerah.
Karena itu, pembenahan Pelabuhan Waikelo tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Pengelolaan pelayanan, pengaturan tenaga kerja bongkar muat, kepastian waktu pelayanan, serta koordinasi antarpelaku usaha juga harus menjadi bagian dari agenda perbaikan.
Bupati Siapkan Pembenahan TKBM
Mendengar keluhan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wula, menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
Ia berencana meminta Camat Tambolaka dan Kepala Desa Radamata menggelar pertemuan bersama seluruh tenaga kerja bongkar muat yang beraktivitas di Pelabuhan Waikelo.
Langkah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membicarakan persoalan pelayanan secara terbuka sekaligus mencari solusi bersama.
Pembenahan TKBM menjadi penting karena keberhasilan sebuah pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh panjang dermaga, kedalaman kolam pelabuhan, atau luas kawasan penumpukan barang.
Kualitas pelayanan manusia yang bekerja di dalam sistem pelabuhan juga menentukan kelancaran arus logistik.
Pelabuhan yang memiliki fasilitas memadai tetapi tidak didukung tata kelola operasional yang baik tetap berpotensi menghadapi persoalan efisiensi.
Sebaliknya, pelayanan yang tertib, cepat, dan terukur dapat meningkatkan kepercayaan pengusaha untuk menggunakan pelabuhan tersebut.
Dalam dialog di kawasan pelabuhan, Melki meminta Kepala UPP Kelas III Waikelo, Tonny E. Bokty, segera menyiapkan proposal lengkap dengan desain pengembangan dan kebutuhan anggaran.
Usulan tersebut akan menjadi bahan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Estimasi kebutuhan anggaran awal untuk pembenahan dan perluasan kawasan Pelabuhan Waikelo juga berada pada kisaran Rp30 miliar.
Dengan demikian, dalam satu rangkaian kunjungan di Sumba Barat Daya, muncul dua agenda pembangunan besar yang sama-sama membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Dua Proposal, Satu Kepentingan Ekonomi Daerah
Jika ditarik dalam satu benang merah, pertemuan di Bandara Lede Kalumbang dan kunjungan ke Pelabuhan Waikelo sesungguhnya berbicara tentang persoalan yang sama, yakni konektivitas dan daya saing ekonomi daerah.
Bandara menjadi pintu masuk manusia, wisatawan, pelaku usaha, dan investasi. Sementara pelabuhan menjadi jalur penting bagi pergerakan barang, komoditas, kendaraan, serta kebutuhan logistik masyarakat.
Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumba Barat Daya.
Potensi pariwisata yang besar membutuhkan akses udara yang semakin baik. Pada saat yang sama, aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat membutuhkan sistem distribusi barang yang efisien melalui transportasi laut.
Apabila kedua infrastruktur tersebut berkembang secara bersamaan, Sumba Barat Daya memiliki peluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumba.
Namun, dua proposal dengan estimasi kebutuhan anggaran masing-masing sekitar Rp30 miliar itu masih merupakan tahap awal dari proses pembangunan. Diperlukan kajian teknis, kepastian kewenangan, perencanaan anggaran, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum dapat direalisasikan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan agar usulan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan atau sekadar catatan kunjungan pejabat.
Pemerintah daerah perlu mengawal prosesnya, otoritas bandara dan pelabuhan harus menyiapkan dokumen teknis yang komprehensif, sementara pemerintah provinsi berperan membuka komunikasi dan memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, persoalan operasional seperti tata kelola TKBM di Pelabuhan Waikelo juga membutuhkan penyelesaian segera, tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru.
Kunjungan Gubernur Melki Laka Lena pada 11 November 2026 itu akhirnya menghasilkan dua pekerjaan rumah besar bagi Sumba Barat Daya: menyiapkan proposal pengembangan Bandara Lede Kalumbang dan proposal pembenahan Pelabuhan Waikelo.
Dua lokasi berbeda, dua persoalan berbeda, tetapi satu tujuan yang sama: membuka konektivitas, mempercepat pergerakan ekonomi, dan memastikan potensi besar Sumba Barat Daya tidak berhenti sebagai kekayaan alam dan pariwisata semata, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya.*
Tinggalkan Balasan