Terima Kunker Komisi X Gubernur NTT Sampaikan Suka Duka Pembangunan
Kunker komisi X DPR RI di kantor Gubernur NTT/ foto: istKupang, Timesntt com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan sejumlah persoalan mendasar pembangunan daerah, mulai dari ketimpangan pendidikan, kerusakan infrastruktur perpustakaan, hingga persoalan data kemiskinan, saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas isu strategis sektor pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi, serta statistik.
Gubernur Melki menegaskan, posisi NTT sebagai provinsi kepulauan membuat pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi.
“Kami akui, kondisi pendidikan di banyak wilayah masih belum memenuhi standar. Akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala utama,” kata Melki.
Ia menyebut, keterbatasan tersebut kerap menjadi sorotan publik dan viral di media sosial, sekaligus mencerminkan kesenjangan nyata yang masih terjadi di lapangan.
Melki juga menekankan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT tidak boleh hanya dilihat sebagai capaian angka, tetapi harus diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai IPM hanya jadi statistik. Yang kita kejar adalah kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” ujarnya.
Selain pendidikan, Melki memberi perhatian khusus pada kondisi perpustakaan daerah yang dinilai memprihatinkan. Ia mengungkapkan, gedung perpustakaan provinsi mengalami kerusakan berulang meski sudah beberapa kali direnovasi.
“Bangunan perpustakaan provinsi sudah beberapa kali diperbaiki, tapi tetap bermasalah. Bahkan bagian atasnya sempat roboh. Ini tentu membahayakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia meminta dukungan Komisi X DPR RI untuk pembangunan gedung perpustakaan baru yang lebih layak dan representatif, sejalan dengan tingginya minat baca masyarakat NTT.
Menurut Melki, perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun budaya literasi dan menghubungkan masyarakat dengan sumber pengetahuan untuk mengembangkan potensi daerah.
Di bidang kebudayaan, Pemerintah Provinsi NTT tengah melakukan revitalisasi museum daerah serta penguatan pelestarian budaya sebagai bagian dari penggerak ekonomi.
Melki juga mengungkapkan rencana penelusuran dan pengembalian artefak budaya NTT yang saat ini berada di luar negeri, termasuk di Belanda.
“Kami ingin memastikan artefak dan kekayaan budaya NTT bisa kembali dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi daerah,” katanya.
Ia turut menyinggung keberhasilan NTT menjadi tuan rumah pertemuan budaya internasional yang melibatkan 14 negara kawasan Pasifik, sebagai bukti bahwa sektor budaya memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Isu lain yang disoroti adalah validitas data kemiskinan. Melki mengungkapkan adanya temuan ketidaktepatan data yang berpotensi mengganggu efektivitas program bantuan sosial.
“Kami temukan ada data yang tidak akurat. Bahkan ada yang bertahun-tahun tercatat miskin untuk mendapatkan bantuan. Ini harus dibersihkan,” tegasnya.
Ia meminta dukungan lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, untuk memastikan data kemiskinan benar-benar valid dan program bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, pembenahan data menjadi kunci dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, termasuk dalam pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap masukan daerah sekaligus mengawal kebijakan pembangunan di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan kepemudaan.
Ia mengakui, meskipun terdapat tren perbaikan, NTT masih menghadapi kesenjangan pendidikan yang cukup tajam.
“Rata-rata lama sekolah di NTT baru 8,22 tahun, masih di bawah rata-rata nasional 9,07 tahun. Bahkan di Sumba Barat Daya hanya 6,47 tahun, sementara Kota Kupang sudah 11,66 tahun,” jelasnya.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan akses pendidikan yang signifikan dalam satu provinsi, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat NTT justru tertinggi secara nasional, mencapai 62,5 persen berdasarkan survei Perpusnas 2025.
Namun, kondisi tersebut belum sejalan dengan kemampuan literasi dasar.
“Lebih dari 25 persen siswa SMA masih dalam kategori literasi rendah, dan hanya 24,7 persen sekolah yang memiliki pengelolaan literasi yang baik,” ujarnya.
Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi daerah, termasuk hilirisasi hasil penelitian serta kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi.
Selain itu, aspek kebudayaan dan ekonomi kreatif menjadi perhatian, terutama dalam upaya menjadikan budaya sebagai penggerak ekonomi lokal.
Di bidang statistik, Komisi X menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi Sensus Ekonomi 2026, mengingat data yang akurat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, kesiapan NTT sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama NTB juga menjadi topik penting.
Komisi X menekankan enam indikator keberhasilan, yakni sukses administrasi, penyelenggaraan, prestasi, pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan yang tertib.
“Kami ingin memastikan kesiapan NTT secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, pendanaan, hingga mitigasi risiko,” kata Lalu.
Ia menambahkan, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, termasuk memperjuangkan penerbitan SK penetapan PON 2028 di NTT.
Kunjungan kerja ini dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, antara lain Himmatul Aliyah, Ashraff Abu, Juliyatmono, Ruby Chairani Syiffadia, Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifa, Muhammad Hoerudin Amin, dan Anita Jacoba Gah.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan sektor strategis lainnya di NTT.
|
Tidak ada komentar