Warga Luar Kota Kupang Tetap Ditangani di IGD, Tapi Dana Rp3 Miliar Khusus Warga Kota

Kupang, Timesntt.com- RSUD S.K. Lerik Kota Kupang memastikan seluruh pasien dalam kondisi gawat darurat tetap mendapatkan penanganan medis, termasuk warga yang berasal dari luar wilayah Kota Kupang.

Namun, penggunaan Dana Pengaman Kesehatan senilai Rp3 miliar memiliki ketentuan khusus. Dana tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Kupang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kelurahan Penfui Perkuat Pencegahan DBD, Warga Diminta Manfaatkan Abate

14 Times NTT

Direktur RSUD S.K. Lerik, dr. Maria Veronika Ivonny Dondao Ray, mengatakan rumah sakit tetap akan memberikan pertolongan medis kepada pasien gawat darurat tanpa membedakan asal daerah.

“Kalau seandainya untuk penanganan tetap kita tangani, tetapi secara administrasi kembali harus warga Kota Kupang karena ini adalah kebijakan dari Pemerintah Kota Kupang untuk warga Kota Kupang,” katanya.

Menurut Maria, bagi pasien yang berasal dari kabupaten lain di NTT, rumah sakit dapat mengupayakan penggunaan kepesertaan BPJS Kesehatan apabila pasien merupakan peserta JKN.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kelurahan Penfui Perkuat Pencegahan DBD, Warga Diminta Manfaatkan Abate

14 Times NTT

“Untuk yang dari kabupaten mungkin bisa diupayakan supaya menggunakan BPJS sehingga kalau terjadi gawat darurat sewaktu-waktu tidak terkendala lagi dengan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan pasien yang berada dalam kondisi mengancam jiwa.

Pasien terlebih dahulu ditangani oleh tenaga kesehatan di IGD. Sementara keluarga atau pendamping dapat menyelesaikan proses administrasi secara bersamaan.

Program Dana Pengaman Kesehatan senilai Rp3 miliar tersebut merupakan kebijakan Pemkot Kupang untuk membantu kelompok rentan yang menghadapi persoalan jaminan kesehatan ketika mengalami kegawatdaruratan. Pemerintah Kota Kupang sebelumnya menyatakan dana tersebut digunakan untuk pasien gawat darurat yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau menghadapi kendala administrasi.

Program tersebut juga telah mendapat perhatian dari Ombudsman RI dan Kementerian PANRB sebagai salah satu inovasi pelayanan publik di Kota Kupang.*