KUPANG, Timesntt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 150 ribu pekerja rentan pada tahun 2027. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 100 ribu pekerja dan tahun 2026 sebanyak 100.200 pekerja.
Program ini menyasar masyarakat pekerja mandiri, berpenghasilan tidak menentu, serta memiliki tingkat risiko pekerjaan yang tinggi, khususnya mereka yang masuk kategori miskin dan sangat miskin.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Wawan Burhanuddin, menjelaskan bahwa terdapat empat sektor tenaga kerja yang menjadi sasaran perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, yakni pekerja formal, informal atau bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi, serta pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurut Wawan, pekerja formal merupakan mereka yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima upah. Sementara pekerja informal meliputi petani, nelayan, tukang ojek, serta pekerja mandiri lainnya yang menjalankan aktivitas ekonomi tanpa menerima upah dari pemberi kerja.
Adapun pekerja jasa konstruksi merupakan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan, sedangkan PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
“Keempat sektor tenaga kerja inilah yang menjadi sasaran perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap berbagai risiko pekerjaan yang mungkin dihadapi pekerja,” jelas Wawan dalam wawancara, Jumat (20/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data potensi angkatan kerja di NTT yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 2,4 juta tenaga kerja yang berpotensi mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, hingga saat ini jumlah pekerja yang telah terlindungi baru mencapai sekitar 840.674 orang. Artinya, masih terdapat kesenjangan perlindungan yang cukup besar di tengah masyarakat pekerja NTT.
Wawan menyebutkan, sekitar 73 persen dari total angkatan kerja di NTT merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah. Kelompok inilah yang menjadi tantangan utama dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta kondisi pendapatan pekerja informal yang tidak menentu menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya kepesertaan.
“Masyarakat pada umumnya sudah memahami BPJS Kesehatan, tetapi pemahaman terhadap program BPJS Ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pekerja informal memiliki penghasilan yang tidak tetap sehingga menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, Yosep Rasi, menjelaskan bahwa perlindungan pekerja rentan merupakan bagian dari agenda pemerintah daerah dalam memperluas jaminan sosial bagi masyarakat.
Ia mengatakan, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma telah menetapkan target perlindungan 500 ribu pekerja rentan selama lima tahun masa pemerintahan.
Program tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada 2025 pemerintah menargetkan 100 ribu pekerja, kemudian meningkat menjadi 100.200 pekerja pada 2026. Selanjutnya, pada 2027 pemerintah merencanakan perlindungan terhadap 150 ribu pekerja rentan.
Yosep menjelaskan, penerima manfaat merupakan masyarakat yang bekerja secara mandiri, memiliki penghasilan kecil atau tidak menentu, tetapi menghadapi risiko pekerjaan yang cukup tinggi.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan perlindungan terutama terhadap dua risiko utama, yakni kecelakaan kerja dan kematian.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat pekerja mandiri dengan penghasilan tidak menentu atau kecil, tetapi memiliki risiko pekerjaan. Mereka perlu mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko kematian,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penentuan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pendataan calon peserta, kemudian usulan tersebut diverifikasi melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam proses verifikasi, pemerintah memastikan calon penerima merupakan warga NTT, berusia minimal 18 tahun hingga maksimal 64 tahun 11 bulan, serta memenuhi kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan.
Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan calon peserta belum mendapatkan perlindungan dari program jaminan sosial lainnya.
Menurut Yosep, proses verifikasi berlapis tersebut menjadi salah satu faktor yang membutuhkan waktu dalam penetapan peserta. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta mempercepat pengajuan data agar perlindungan bagi pekerja rentan dapat dimulai tepat waktu.
Sasar Pekerja Lintas Agama dan Relawan
Selain masyarakat miskin dan sangat miskin, mulai 2027 pemerintah juga merencanakan perluasan perlindungan kepada kelompok pekerja lintas agama dan relawan.
Kelompok pekerja lintas agama yang menjadi perhatian antara lain koster di gereja Kristen dan Katolik, marbot masjid, serta penjaga kuburan.
Pemerintah juga membuka peluang perlindungan bagi para relawan yang menjalankan aktivitas sosial dan kemanusiaan melalui lembaga atau organisasi masing-masing, dengan tetap memperhatikan kriteria kepesertaan yang berlaku.
Yosep meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mengusulkan calon penerima manfaat, sehingga proses verifikasi administrasi dan penetapan peserta dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan program pada Januari 2027.
Ia berharap perluasan program tersebut dapat memastikan semakin banyak pekerja rentan di NTT memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi NTT pun berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program perlindungan pekerja rentan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.*

Tinggalkan Balasan