Gubernur Melki Percepat Huntap Korban Erupsi Lewotobi, Tiga Lokasi Jadi Prioritas

Maumere, TimesNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Sinergi KUB Bank NTT dan Bank Jatim Diproyeksikan Perkuat Ekonomi Daerah

282 Times NTT

Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Senin (7/9/2026) malam, dan dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Turut hadir sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTT, di antaranya Kepala Dinas PUPR Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.

Baca Juga

2 minggu  lalu

BRI Peduli Bantu Korban Bencana Flores, Pastikan Layanan Perbankan tetap Berjalan

112 Times NTT

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sekaligus pemulihan kehidupan masyarakat terdampak erupsi.

Sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada akhir Desember 2024, sebanyak enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang terdampak. Dari total 2.310 kepala keluarga terdampak, sebanyak 238 kepala keluarga memilih relokasi mandiri, sementara masyarakat lainnya direncanakan mendapatkan penanganan melalui pembangunan kawasan hunian tetap.

Tiga Lokasi Huntap Dipercepat

Pembangunan Huntap melalui skema relokasi terpadu direncanakan pada tiga lokasi di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga.

Lokasi Kuhe seluas 5 hektare menjadi lokasi dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi, sementara tahapan selanjutnya adalah sertifikasi tanah dan penyelesaian administrasi pertanahan.

Sementara itu, lokasi Todo seluas 25,98 hektare telah melalui tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman. Tahapan berikutnya adalah penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian.

Adapun lokasi Walang seluas 22 hektare masih berada pada tahap persiapan administrasi pertanahan.

Ketiga lokasi tersebut memiliki luas sekitar 52,98 hektare. Gubernur Melki menegaskan seluruh proses pertanahan dan administrasi harus dipercepat agar pembangunan fisik Huntap dapat segera dimulai.

“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” tegas Gubernur.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan pembangunan 244 unit rumah di Kuhe pada tahun ini. Karena itu, seluruh pihak diminta mempercepat tahapan yang masih menjadi kendala.

Huntap Harus Jadi Kawasan Kehidupan Baru

Gubernur Melki menegaskan pembangunan Huntap tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan rumah.

Menurutnya, kawasan relokasi harus dipersiapkan sebagai kawasan kehidupan baru yang dilengkapi akses jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah serta sarana pendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal,” ujar Gubernur.

Kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, saluran irigasi, embung kecil dan sumber air bersih juga diminta segera didata secara lengkap untuk dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama kepada Pemerintah Pusat.

Penanganan pascabencana di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang akan dilakukan secara terpadu, mencakup perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur serta pemulihan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Berjalan

Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan di kawasan hunian sementara.

Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kebijakan pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri penyintas erupsi telah dikeluarkan melalui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang dan pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu serta kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.

Meski pelayanan pendidikan tetap berjalan, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah terdampak mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus mendata dan mengoordinasikan kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan agar anak-anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.

Antisipasi Musim Hujan

Menjelang musim hujan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga menyampaikan perlunya langkah preventif untuk melindungi masyarakat yang masih berada di hunian sementara.

Ancaman banjir dan lahar dingin menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan kesiapan infrastruktur.

Karena itu, pembangunan akses jalan, penyediaan sumber air bersih serta berbagai sarana perlindungan masyarakat menjadi kebutuhan yang harus segera ditangani.

Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Selain pembangunan hunian dan fasilitas dasar, rapat koordinasi tersebut juga membahas pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pemerintah Provinsi NTT akan mendukung pemulihan melalui bantuan pertanian, pengembangan mata pencaharian serta kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga akan melihat peluang pengembangan mata pencaharian, terutama bagi warga yang kini berada di kawasan dekat pesisir.

Pemulihan ekonomi juga akan memperhatikan UMKM terdampak serta berbagai kemungkinan dukungan bagi masyarakat, termasuk relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya.

Pembangunan kawasan relokasi diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat secara menyeluruh dengan mengintegrasikan kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan warga.

Selain relokasi terpadu, pembangunan Huntap melalui skema relokasi mandiri juga terus berjalan. Pada Tahap I, tercatat pembangunan delapan unit rumah di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sementara lima unit lainnya masih dalam berbagai tahapan pembangunan.

Pemulihan Harus Bergerak Cepat

Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Gubernur NTT beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Ignatius.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya maksimal menangani masyarakat terdampak dan berharap dukungan Pemerintah Provinsi NTT dapat mempercepat berbagai kebutuhan yang masih harus diselesaikan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal rangkaian kegiatan Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan.

Dari Maumere, koordinasi dimulai untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak erupsi Lewotobi terus bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang menyeluruh.

Menutup rapat koordinasi, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan seluruh jajaran pemerintah harus bekerja bersama untuk memastikan proses pemulihan masyarakat terdampak Lewotobi berjalan lebih cepat dan terukur.

“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan Huntap harus menjadi pintu masuk bagi pemulihan yang lebih besar. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” pungkas Gubernur.*