OJK Longgarkan Kredit Korban Gempa Flores, Melki Minta Bank Segera Bergerak

Kupang, Timesntt.com-Warga terdampak gempa bumi di Daratan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini mendapat ruang untuk menata kembali kondisi keuangan mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan kebijakan relaksasi kredit dan pembiayaan bagi masyarakat di delapan kabupaten terdampak bencana.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascagempa, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan usaha, maupun terganggu sumber pendapatannya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Kapolda NTT Terima Kunjungan LPTQ, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan dan Sukseskan MTQ Provinsi

463 Times NTT

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut kebijakan tersebut dengan menyampaikan apresiasi kepada OJK. Ia berharap keringanan kredit itu dapat membantu masyarakat melewati tekanan ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan mereka.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Polsek Amarasi Timur Tanam Pohon Buah dan Sayur, Dukung Ketahanan Pangan dan Penghijauan

195 Times NTT

Menurut Melki, kebijakan tersebut merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Provinsi NTT kepada pemerintah pusat dan otoritas terkait.

Perjuangan itu dilakukan melalui sejumlah jalur komunikasi, termasuk penyampaian langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Kabupaten Nagekeo.

Pemerintah Provinsi NTT juga meneruskan aspirasi serupa kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran pimpinan OJK, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh masyarakat terdampak, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada OJK yang telah memberikan relaksasi kredit bagi masyarakat di delapan kabupaten terdampak gempa,” ujar Melki.

Namun, bagi Gubernur Melki, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh lembaga keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta perbankan serta seluruh lembaga keuangan formal di NTT segera menindaklanjuti keputusan OJK dengan menyesuaikan skema pembayaran kredit berdasarkan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing debitur.

Melki menilai, masyarakat terdampak saat ini membutuhkan kesempatan untuk memulihkan kehidupan, mulai dari memperbaiki rumah, membangun kembali usaha, hingga menghidupkan aktivitas ekonomi keluarga.

Karena itu, relaksasi kredit tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi harus menjadi solusi konkret bagi warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana.

“Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kami juga mengimbau pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk mematuhi serta menerapkannya secara optimal,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dukungan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam proses pemulihan pascagempa. Tanpa penyesuaian kewajiban kredit, masyarakat yang kehilangan penghasilan atau mengalami kerusakan usaha berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap warga di delapan kabupaten terdampak memperoleh keleluasaan dalam mengatur kembali keuangan mereka, sehingga kebutuhan pemulihan dapat menjadi prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Melki juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar pemulihan pascagempa di Flores tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.*