DPP GAMKI Gelar Sekolah Perdamaian di Sumba, Pemuda Diajak Jadi Jembatan Perbedaan

WAINGAPU, Timesntt.com-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melalui Lembaga Pusat Studi dan Sekolah Perdamaian (Lapssekdam) menggelar Seminar dan Sekolah Perdamaian di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Seminar Sekolah Perdamaian berlangsung di Gedung Serbaguna GKS Waingapu, Kamis (1/10/2026), dan diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari GAMKI, mahasiswa, organisasi kepemudaan Cipayung, gereja, perguruan tinggi serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Melki Catat Aspirasi di HP, Gibran di Buku: Gaya Berbeda Saat Dengarkan Keluhan Warga

340 Ronis Natom

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Perdamaian selama tiga hari, 2–4 Oktober 2026, di GKS Payeti, Waingapu.

Sekolah Perdamaian tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam membangun perdamaian, mencegah kekerasan dan intoleransi, serta mengelola konflik secara konstruktif dan non-kekerasan.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Alan Christian Singkali, mengatakan Sekolah Perdamaian bukan sekadar pendidikan kader, tetapi menjadi bentuk kehadiran GAMKI bersama masyarakat yang menghadapi persoalan ketidakadilan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kapolda NTT Kunjungi Pengungsi Gempa di Riung; Dialog, Beri Motivasi dan Serahkan Bantuan

95 Times NTT

“Sekolah Perdamaian merupakan pernyataan sikap sekaligus aksi nyata GAMKI untuk berpihak kepada mereka yang tertindas. Perdamaian harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat,” tegas Alan.

Menurutnya, isu perdamaian tidak hanya berkaitan dengan hubungan antaragama maupun antarkelompok. Perdamaian juga menyangkut keberpihakan terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan, termasuk perempuan, anak serta masyarakat yang menghadapi persoalan ekologis dan konflik sumber daya alam.

Rektor Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba, Dr. Umbu Ho Ara, mengapresiasi konsistensi GAMKI dalam mengangkat isu toleransi, perdamaian dan keadilan.

Ia menilai pendidikan perdamaian memiliki keterkaitan erat dengan peran perguruan tinggi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pembangunan masyarakat yang damai, adil dan inklusif.

Karena itu, Umbu Ho Ara mendorong agar pendidikan perdamaian terus dikembangkan melalui kolaborasi antara GAMKI, perguruan tinggi, pemerintah, gereja dan masyarakat.

Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Timur, Andreas Mulla, mengatakan pendidikan perdamaian sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Sumba.

Menurutnya, tantangan perdamaian tidak hanya berupa konflik terbuka, tetapi juga kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga persoalan sosial-budaya, termasuk praktik perkawinan paksa.

Andreas mengingatkan pemuda agar tidak hadir sebagai pihak yang menghakimi, tetapi mampu menyapa, mendengarkan dan ikut mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Tidak ada pembangunan yang dapat berjalan apabila masyarakat hidup dalam konflik dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Perdamaian adalah kesanggupan menghormati perbedaan serta berdialog secara terbuka dan jujur,” ujarnya.

Ia pun mengajak generasi muda menjadi jembatan yang mempertemukan perbedaan, bukan membangun tembok yang memisahkan masyarakat.

Sekolah Perdamaian DPP GAMKI digelar sebagai respons atas berbagai persoalan seperti intoleransi, diskriminasi, kekerasan berbasis agama, konflik sumber daya alam, perundungan serta kekerasan terhadap kelompok rentan.

Peserta tidak hanya diberikan pemahaman mengenai toleransi, tetapi juga dibekali kemampuan membaca konflik, membangun dialog, melakukan mediasi, menerapkan komunikasi non-kekerasan dan memperjuangkan keadilan melalui cara-cara damai.

Program di Sumba Timur ini merupakan kelanjutan pengembangan Sekolah Perdamaian GAMKI yang sebelumnya dilaksanakan di Salatiga pada 2024.

Melalui kegiatan tersebut, GAMKI berharap lahir kader-kader muda yang mampu menjadi pelaku perdamaian di kampus, gereja, organisasi dan komunitas masing-masing.

Pemuda didorong untuk menjadi jembatan di tengah perbedaan, sekaligus menjadi pembawa damai dalam kehidupan masyarakat.*