Gempa SBD, Rumah Warga Retak hingga Tembok Roboh: Debora Lende Minta Bantuan Tak Boleh Terlambat

Kupang, Timesntt.com- Kerusakan bangunan dan rumah warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pascagempa bumi menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Debora G.A. Lende.

Debora meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pendataan kerusakan, tetapi secara bersamaan memastikan warga terdampak memperoleh perlindungan dan kebutuhan dasar, terutama karena gempa susulan masih terjadi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

DPRD NTT Apresiasi Gubernur Tangani Bencana Flores, Gotong Royong Kunci Utama

109 Times NTT

Gempa mengguncang wilayah Sumba Barat Daya pada Minggu (4/10/2026) pagi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa yang awalnya tercatat berkekuatan M6,1 kemudian dimutakhirkan menjadi M5,9 dengan kedalaman 30 kilometer.

Episenter gempa berada di laut sekitar 59 kilometer barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. Gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami.

Namun, guncangan tersebut meninggalkan kerusakan pada sejumlah bangunan warga. Dokumentasi dari lapangan memperlihatkan sejumlah rumah mengalami retakan pada dinding, tembok roboh hingga bagian bangunan yang rusak.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Gubernur Melki Dialog dengan Warga yang Tolak dan Setuju Proyek Geothermal di Poco Leok

192 Times NTT

Hingga Minggu pagi, BMKG mencatat sedikitnya 62 gempa susulan. Kondisi ini membuat warga yang rumahnya mengalami kerusakan harus tetap berhati-hati dan menghindari bangunan yang dinilai tidak aman.

Laporan awal BNPB menyebut sedikitnya 20 rumah dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Angka tersebut masih dapat berubah karena proses asesmen lapangan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPBD.

Di tingkat desa, pendataan juga terus berjalan. Salah satu rekap dari Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, misalnya, mencatat sedikitnya 15 warga atau keluarga terdampak dengan kerusakan berupa tembok roboh.

Debora menilai data lapangan tersebut penting sebagai dasar penanganan, namun harus tetap diverifikasi dan dikonsolidasikan dengan data pemerintah.

Pendataan Harus Berjalan Bersamaan dengan Bantuan

Debora meminta proses pendataan jangan sampai membuat bantuan kepada warga tertunda.

Menurutnya, pemerintah dapat melakukan verifikasi secara bertahap sambil tetap memberikan kebutuhan dasar kepada warga yang sudah teridentifikasi terdampak.

“Pendataan penting supaya bantuan tepat sasaran. Tetapi jangan sampai menunggu semua data selesai baru bergerak. Petugas mendata, pemerintah juga harus langsung melayani,” kata Debora.

Ia mengatakan pendataan seharusnya tidak hanya mencatat jumlah rumah yang rusak. Pemerintah perlu mengetahui jumlah anggota keluarga terdampak, warga yang mengungsi serta kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Mulai dari anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas hingga warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Data harus menjawab kebutuhan di lapangan. Siapa yang membutuhkan terpal, makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dan siapa yang rumahnya sudah tidak aman ditempati,” ujarnya.

Pemprov dan Pemkab Diminta Satu Komando

Sebagai anggota Komisi V DPRD NTT, Debora juga meminta Pemprov NTT dan Pemkab Sumba Barat Daya memperkuat koordinasi penanganan bencana.

Menurutnya, pembagian tugas harus jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun saling menunggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov NTT yang telah mengirimkan bantuan logistik serta koordinasi Gubernur NTT Melki Laka Lena dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Namun, Debora menegaskan bantuan tersebut harus dipastikan menjangkau wilayah terdampak hingga tingkat desa.

“Harus jelas siapa yang mendata, siapa yang menangani pengungsian, siapa memastikan pangan dan air bersih, siapa menangani kesehatan dan kelompok rentan, serta siapa memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah segera memastikan lokasi pengungsian sementara yang aman bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Pasalnya, gempa susulan masih terjadi dan masyarakat yang bangunannya retak tentu memiliki kekhawatiran untuk kembali tinggal di dalam rumah.

Stok Logistik Jangan Menunggu Habis

Hal lain yang menjadi perhatian Debora adalah ketersediaan logistik darurat.

Ia meminta BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan BPBD Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan buffer stock tersedia dan ditempatkan sedekat mungkin dengan wilayah terdampak.

Logistik tersebut antara lain makanan siap saji, air minum, terpal, selimut dan perlengkapan tidur. Kebutuhan khusus bagi perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas serta kebutuhan kesehatan juga harus diperhitungkan.

“Jangan menunggu stok habis baru meminta tambahan. Situasinya masih dinamis dan gempa susulan masih terjadi. Buffer stock harus diperkuat sekarang,” tegasnya.

Menurut Debora, respons bencana harus memiliki ukuran yang jelas. Warga terdampak harus terdata, mereka yang membutuhkan tempat aman harus memperoleh perlindungan, sementara kebutuhan dasar tidak boleh terlambat akibat persoalan koordinasi.

“Negara Harus Dirasakan Kehadirannya”

Debora menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah bencana tidak cukup hanya melalui rapat dan laporan administrasi.

Kehadiran negara, katanya, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang rumahnya rusak dan masih dihantui kekhawatiran akibat gempa susulan.

“Rumah yang rusak nanti bisa kita bangun kembali. Tetapi hari ini yang pertama harus kita pastikan adalah manusianya selamat dan terlindungi,” ujarnya.

Ia meminta seluruh unsur pemerintah, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa serta pihak terkait bekerja dalam satu sistem penanganan yang cepat.

“Sekarang bukan waktunya saling menunggu. Data bergerak, bantuan juga harus bergerak. Kita pastikan satu per satu warga terdampak terjangkau. Itulah makna paling nyata dari negara hadir di tengah bencana,” pungkas Debora.*