Kupang, Timesntt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan akan mengawal penanganan dua kasus dugaan kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemerkosaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Sementara untuk dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTT, pemerintah telah membentuk tim pemeriksaan internal.
Hal tersebut disampaikan menyusul pembahasan bersama Gubernur NTT pada Kamis sore setelah gubernur kembali dari kunjungan kerja ke daerah.
Dalam keterangannya, Senin 16 November pagi, disampaikan bahwa kedua kasus tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan membutuhkan penanganan yang transparan serta sesuai ketentuan hukum.
Terkait dugaan pemerkosaan yang terjadi di Rujab Bupati Kupang, Pemprov NTT menyatakan akan mengawal proses hukum yang saat ini ditangani kepolisian.
Menurutnya, laporan polisi telah disampaikan oleh korban bersama keluarganya. Karena itu, pemerintah mendorong aparat kepolisian untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dengan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
“Kami tentu akan mengawal dan terus bersama dengan semua pihak untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan baik. Para pihak dan korban harus diperiksa sehingga korban bisa mendapatkan keadilan,” jelas Gubernur Melki.
Ia menegaskan, karena kasus tersebut telah masuk dalam ranah hukum, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan.
Pemprov NTT juga akan terus berkoordinasi dengan Kapolda NTT beserta jajarannya agar penanganan perkara berjalan sesuai aturan dan perkembangan penanganannya dapat disampaikan kepada masyarakat, termasuk kelompok aktivis perempuan di NTT.
Pemerintah, lanjutnya, menghormati proses hukum yang berjalan. Terlebih, Bupati Kupang juga telah menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang yang diduga dilakukan seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTT, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan internal.
Tim tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu setelah informasi mengenai dugaan kejadian itu diterima dari Wakil Gubernur NTT.
“Tim saat ini sedang mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya,” katanya.
Gubernur juga telah menerima laporan dari kepala dinas yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak beserta jajaran terkait.
Pemerintah meminta agar proses pemeriksaan dapat diselesaikan secepatnya sehingga hasilnya bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kami akan menyampaikan kepada publik, keluarga dan korban. Sebagaimana kasus di Rujab Bupati Kupang, hal yang sama juga akan kami lakukan terhadap kejadian yang terjadi di Kantor Gubernur NTT,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov NTT tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelecehan seksual, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan
bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan sanksi maksimal.
“Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses sesuai aturan dan diberikan sanksi yang maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti bahwa ada pelecehan,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah untuk mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan telah menjadi perhatian sejak awal kepemimpinan. Komitmen tersebut juga melibatkan Ketua TP PKK Provinsi NTT melalui upaya mendorong agar kasus pelecehan seksual dapat ditekan hingga nol.
Pemerintah Provinsi NTT berharap penanganan kedua kasus tersebut dapat berjalan secara transparan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi para korban. (*/TN)

Tinggalkan Balasan