Jakarta, Timesntt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta pemerintah pusat memberikan keringanan bunga pinjaman Pemerintah Provinsi NTT kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Permintaan tersebut disampaikan Melki saat melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Melki diterima Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, bersama sejumlah pejabat kementerian.
Melki menjelaskan, penurunan bunga pinjaman PT SMI menjadi salah satu usulan penting yang disampaikan pemerintah provinsi untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, beban bunga pinjaman yang selama ini ditanggung pemerintah daerah perlu dievaluasi agar tidak terlalu membebani anggaran, sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Usulan Pemerintah Provinsi NTT adalah menurunkan bunga pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang kami lakukan di masa lalu. Kami meminta agar bunganya bisa diturunkan,” kata Melki.
Selain meminta keringanan bunga pinjaman, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan strategis terkait kebijakan fiskal daerah, khususnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan persiapan anggaran tahun 2027.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melki menilai, kebijakan pengangkatan dan pengelolaan PPPK perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap terdapat kebijakan pembiayaan yang dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengurangi kemampuan daerah menjalankan program prioritas lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Melki juga mendorong keterlibatan pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam memanfaatkan skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, CSR dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat di NTT.
Tidak hanya itu, Melki turut meminta agar NTT kembali mendapatkan dukungan hibah atau grant dari pemerintah pusat maupun lembaga pendanaan yang disalurkan melalui pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, bantuan hibah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Kami juga mendiskusikan terkait hibah atau grant yang masuk melalui pemerintah pusat dan biasanya disalurkan ke daerah-daerah. Kami berharap NTT juga bisa seperti masa lalu mendapatkan bantuan hibah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” ujarnya.
Melki menegaskan, kebutuhan pembangunan NTT masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan berbagai terobosan pendanaan agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Selain membahas hibah dan pinjaman daerah, audiensi tersebut juga menyinggung program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah serta peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif.
Pemerintah Provinsi NTT berharap alternatif pembiayaan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan tersebut dilakukan Melki sebelum menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Jakarta, yang salah satu penerimanya adalah tokoh asal NTT, Frans Seda.
Melalui audiensi tersebut, Pemprov NTT berharap sejumlah aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama terkait penurunan bunga pinjaman PT SMI, pembiayaan PPPK, akses hibah pembangunan, dan penguatan sumber pendanaan alternatif.
Meski demikian, hingga pertemuan tersebut berakhir, belum ada keputusan atau persetujuan resmi dari Kementerian Keuangan terkait usulan yang disampaikan. Seluruh agenda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan