Gubernur Melki

KUPANG, Timesntt.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT serta satu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM), Jumat (11/9/2026).

Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Forkopimda NTT, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ketika Bank DI Yogyakarta Belajar dari Bank NTT

246 Times NTT

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukanlah hadiah maupun sekadar jenjang karier, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jabatan bukan hadiah, bukan pula sekadar titik singgah dalam perjalanan karier. Jabatan adalah amanah. Karena itu, terima jabatan ini dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat NTT yang memberi kita mandat menjalankan pemerintahan ini,” tegas Melki.

Menurutnya, amanah tersebut harus segera diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Loby Gubernur di Pusat Berhasil, Belanja Pegawai Direlaksasi, Nasib PPPK di NTT Aman

266 Times NTT

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah percepatan pemulihan pascabencana gempa bumi di Flores. Melki menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat.

Pemulihan, kata dia, harus dilanjutkan dengan memastikan masyarakat kembali memperoleh pelayanan dasar, aktivitas ekonomi bergerak, infrastruktur dibenahi, serta sumber penghidupan masyarakat dipulihkan.

“Pekerjaan pemerintah tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Kita harus percepat pemulihan pascabencana. Masyarakat harus kembali mendapatkan pelayanan dasar. Aktivitas ekonomi harus dipulihkan,” ujarnya.

Melki juga meminta seluruh perangkat daerah ikut mengambil bagian dalam proses pemulihan bencana dan tidak hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia mengingatkan agar seluruh dana bantuan dan anggaran penanganan bencana dikelola secara transparan, berintegritas, serta dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang rakyat.

Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Pendapatan

Di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat, Gubernur Melki meminta jajaran perangkat daerah mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah.

Menurutnya, setiap perangkat daerah harus ikut memikirkan cara menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan daerah sesuai kewenangannya.

“Jangan hanya berpikir bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi juga bagaimana menghasilkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan, dan memperluas ruang fiskal pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menilai urusan pendapatan tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Setiap perangkat daerah harus mampu melihat potensi yang dapat dikembangkan, memperluas objek pendapatan, mencegah kebocoran, serta mendorong digitalisasi pemungutan.

Penguatan fiskal tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.

Pejabat Diminta Jadi “Jenderal Lapangan”

Melki menggambarkan para pejabat sebagai “jenderal lapangan” yang harus menguasai persoalan secara langsung sehingga mampu mengambil keputusan dan memberikan solusi yang tepat.

“Kita tidak membutuhkan birokrasi yang lambat karena terlalu banyak prosedur. Ketika masyarakat datang dengan persoalan, jangan hanya diberi penjelasan mengenai prosedur. Cari solusi!” tegasnya.

Ia juga meminta pejabat menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, menyederhanakan proses kerja, membangun koordinasi lintas perangkat daerah, serta memperkuat komunikasi publik.

“Masyarakat harus mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi mereka,” lanjut Melki.

Ia mengingatkan agar laporan yang disampaikan kepada pimpinan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan dan tidak sekadar menjadi formalitas administrasi.

“Kerjakan apa yang harus dikerjakan dan laporkan apa yang perlu dilaporkan. Dan saya ingatkan: laporan kepada pimpinan harus menggambarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan yang dibuat agar terlihat baik,” katanya.

Dorong Pembangunan Desa

Dalam upaya memperkuat pembangunan dari tingkat desa, Gubernur Melki meminta Program Intervensi Perangkat Daerah di Desa dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

Melki menegaskan, tantangan fiskal daerah dan proses pemulihan pascabencana tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan.

Sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur, menurutnya, harus tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya dan Bapak Wakil Gubernur tidak membutuhkan pejabat yang hanya menunggu perintah. Kami membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan, mengambil inisiatif, membangun kolaborasi, dan menghasilkan terobosan,” tegasnya.

Pesan tersebut, kata Melki, menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi NTT yang lebih responsif, adaptif dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki juga mengajak seluruh hadirin mengenang dan mendoakan para korban tragedi di Papua, termasuk dua putra-putri asal NTT, drh. Alfonsius Albinus Mehan dan Wili Mbuik, serta Aprida Rapi. Ia menyampaikan dukungan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Enam Pejabat yang Dilantik

Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 816.2.1/142/BKD.3.2 tanggal 10 September 2026, yakni:

1. Theresia Maria Florensia, SE, M.Ec.Dev, sebagai Kepala Bapperida Provinsi NTT.
2. Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
3. Yosef Maria Ronaldus Amapiran, S.Si, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.
4. Drs. Naftaly Stevenson Huky, S.STP, M.Pub.Pol, sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
5. Yohanes Abrianto Kore, S.STP, M.Si, sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Sementara itu, Erasmus Jogo, SE, MM, dilantik sebagai Kepala UPTD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT untuk periode 2026–2031.

Pelantikan Erasmus berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 346/KEP/HK/2026.*