KUPANG, Timesntt.com – Penataan ruang kota hingga pembenahan kawasan permukiman kumuh menjadi dua agenda penting yang segera mendapat landasan regulasi di Kota Kupang. Hal ini ditandai dengan persetujuan bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan DPRD Kota Kupang terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027, Senin (9/11/2026).
Dua Ranperda yang disepakati tersebut masing-masing mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Kupang dan dipimpin Ketua DPRD Richard Elvis Odja, didampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe, S.Sos.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kupang, para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSUD S.K. Lerik, para direktur BUMD, camat se-Kota Kupang serta insan pers.
Persetujuan kedua Ranperda ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota bersama pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap kedua rancangan regulasi tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama fraksi-fraksi, yang telah berkomitmen dan bekerja sama selama proses pembahasan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penyelesaian agenda legislasi daerah, tetapi juga momentum menyatukan arah kebijakan pembangunan Kota Kupang untuk jangka panjang.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW 2026–2045 akan menjadi pedoman utama dalam penataan dan pemanfaatan ruang Kota Kupang selama 20 tahun mendatang.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin memastikan pembangunan kota berjalan lebih terarah, memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat maupun dunia usaha, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperhitungkan aspek mitigasi bencana.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap hunian yang layak.
Regulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman, dan bermartabat.
Christian menegaskan, upaya penataan kawasan permukiman harus mengedepankan pendekatan humanis. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan maupun keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan tersebut.
Menurutnya, penataan kota bukan sekadar memperindah tampilan wilayah, melainkan harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup warga.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegas Christian.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak hanya menjadi dokumen hukum yang selesai setelah disahkan. Pemerintah harus memastikan setiap ketentuan di dalamnya diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan nyata.
Ia berharap implementasi kedua regulasi itu nantinya benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Christian juga menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada kepentingan publik. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pihak yang ikut menikmati hasil dari kemajuan Kota Kupang.
Dengan persetujuan kedua Ranperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Kota Kupang yang lebih tertata, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
Tinggalkan Balasan