Kupang, Timesntt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memberikan klarifikasi terkait mekanisme seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi dan pemberitaan yang berkembang di masyarakat, terutama menyangkut proses seleksi peserta, penetapan nama calon peserta pelatihan hingga dugaan bahwa kegiatan tersebut hanya bersifat formalitas.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menegaskan, seluruh tahapan seleksi BCKS dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.
1. Seleksi Berlangsung dalam Dua Tahapan
Dalam mekanisme yang ditetapkan, calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berpendidikan minimal S-1 atau D-IV, memiliki sertifikat pendidik, berpangkat paling rendah III/C, serta berusia maksimal 56 tahun saat menjabat sebagai kepala sekolah.
Selain itu, peserta harus memiliki penilaian kinerja yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.
Proses seleksi dilakukan melalui dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Guru ASN yang memenuhi persyaratan terlebih dahulu mengunggah dokumen melalui sistem informasi Kemendikdasmen. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi substansi yang diselenggarakan Direktorat KSPSTK. Mereka yang berhasil melewati tahapan tersebut berhak mengikuti Pelatihan BCKS.
Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 1.103 guru diundang mengikuti seleksi administrasi melalui Aplikasi Ruang GTK pada 15 Desember 2025.
Dari jumlah tersebut, hanya 511 orang yang mengunggah dokumen persyaratan. Seluruh peserta yang mengunggah berkas dinyatakan lolos seleksi administrasi, sementara 592 orang lainnya tidak mengunggah dokumen.
Sebanyak 511 peserta kemudian diundang mengikuti seleksi substansi pada 29 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 480 orang mengikuti seleksi, sedangkan 13 orang tercatat tidak hadir.
Hasil seleksi yang diumumkan Kemendikdasmen melalui Direktorat KSPSTK pada 26 Januari 2026 menetapkan 304 peserta dinyatakan lulus, sementara 176 orang lainnya tidak lulus seleksi substansi.
2. Nama Peserta Pelatihan Mengacu pada Sistem Pusat
Terkait pelaksanaan pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kemendikdasmen melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTT.
Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Kepanitiaan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama BGTK Provinsi NTT.
Sementara itu, peserta pelatihan merupakan guru atau kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menegaskan, penetapan nama peserta sepenuhnya mengacu pada data Sistem Informasi Manajemen KSPSTK (SIM KSPSTK) yang dikelola Direktorat KSPSTK Kemendikdasmen.
Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah ataupun mengurangi nama peserta di luar data yang telah tercantum dalam sistem tersebut.
Pelatihan BCKS sendiri dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama berlangsung pada 3–12 Oktober 2026 dan diikuti 157 orang dari 159 peserta yang diundang. Dua peserta lainnya tidak dapat hadir karena sakit dan mengalami kedukaan.
Selanjutnya, tahap kedua dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.
Secara keseluruhan, terdapat 12 orang yang tidak mengikuti pelatihan pada kedua tahap tersebut karena berbagai alasan.
Rinciannya, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang telah berpindah ke Kemendikdasmen sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang merupakan kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang berusia di atas 56 tahun, serta lima orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Bantah Ada Peserta Tidak Lulus yang Dipanggil Pelatihan
Menanggapi pemberitaan yang berkembang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT secara tegas membantah adanya guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS.
Menurut penjelasan dinas, seluruh nama peserta yang dipanggil mengikuti pelatihan telah sesuai dengan hasil seleksi yang diumumkan Direktorat KSPSTK melalui sistem resmi Kemendikdasmen.
Bahkan, sistem tersebut secara otomatis akan menolak proses administrasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga membantah anggapan bahwa pelaksanaan Pelatihan BCKS hanya merupakan kegiatan formalitas.
Penilaian tersebut, menurut dinas, tidak sesuai dengan pengalaman sejumlah peserta yang mengikuti langsung seluruh rangkaian pelatihan.
Para peserta menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung dengan disiplin dan melalui tahapan yang cukup ketat. Mereka diwajibkan mengikuti jadwal kegiatan mulai pukul 04.00 hingga 21.00 WITA.
Selain mengikuti materi pembekalan, peserta juga diberikan berbagai penugasan individu maupun kelompok yang membutuhkan kesiapan fisik, tenaga, dan waktu.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menegaskan bahwa Pelatihan BCKS bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan proses pembekalan kompetensi yang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab oleh setiap peserta.
Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai mekanisme seleksi, penetapan peserta, serta pelaksanaan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah di Provinsi NTT.*

Tinggalkan Balasan