Kupang, Timesntt.com – Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Kupang atas upaya penguatan pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
Penghargaan tersebut diterima pada 17 November 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keseriusan Pemkot Kupang membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang mencakup pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dilakukan secara berjenjang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas.
Menurutnya, puskesmas memiliki peran strategis karena menjadi garda terdepan dalam mendeteksi sekaligus menangani berbagai persoalan kesehatan jiwa di tengah masyarakat.
Pelayanan yang diberikan meliputi skrining menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Sejumlah puskesmas bahkan mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.
“Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak,” jelas Retnowati.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai warga yang mengalami gangguan jiwa diperoleh dari berbagai sumber, baik laporan keluarga, pasien maupun aparat kelurahan.
Setelah menerima laporan, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan dokter dan psikolog untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pasien. Langkah ini terutama dilakukan terhadap pasien dengan kondisi berat, termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan.
Dalam penanganan kasus tersebut, Dinas Kesehatan juga menjalin koordinasi dengan rumah sakit jiwa agar pasien memperoleh penanganan medis sesuai kondisi dan kebutuhannya.
“Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” ungkapnya.
Jamin Pembiayaan dan Pendampingan Pasien
Tidak hanya berfokus pada aspek medis, Pemkot Kupang juga berupaya memastikan persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa.
Dinas Kesehatan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan, dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Melalui dukungan tersebut, pasien diharapkan tetap memperoleh akses pengobatan, konsultasi maupun rehabilitasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
Pada aspek promotif dan preventif, pemerintah mengedepankan penyuluhan kesehatan mental, edukasi untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta penguatan ketahanan mental masyarakat.
Sementara itu, pelayanan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan rutin untuk memastikan pasien mematuhi anjuran pengobatan.
Adapun pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi psikososial pasien dengan melibatkan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater serta psikolog yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui perjanjian kerja sama (PKS).
Program rehabilitasi juga menyasar pemberdayaan berbasis masyarakat dan pelatihan kemandirian. Dengan demikian, ODGJ diharapkan mampu kembali menjalankan aktivitas sosial, membangun interaksi dengan lingkungan, serta menjadi lebih produktif.
Selain itu, pembiayaan konsultasi psikiater, psikolog dan obat-obatan untuk gangguan jiwa juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Kupang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa agar semakin inklusif, mudah dijangkau dan berkelanjutan.
Bagi Pemkot Kupang, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan pengakuan atas pentingnya menghadirkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sebab, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan masyarakat. Setiap warga, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengobatan, pendampingan dan kesempatan menjalani kehidupan secara bermartabat di tengah masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan