ADVERTORIAL | TIMESNTT.COM
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
ADVETORIAL : JAMINAN TANPA BATAS – SBD MERAIH UHC AWARD 2026 KATEGORI TERBAIK UTAMA
Universal Health Coverage: Ketika Sakit Tidak Lagi Berarti Miskin di Tanah Loda Wee Maringgi Pada Wee Malala
Oleh: Tim Advetorial Timesntt.com | Sumba Barat Daya
TAMBOLAKA- Pada 26 Januari 2026, di sebuah seremoni nasional yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, nama Kabupaten Sumba Barat Daya disebut dengan nada hormat. Kabupaten yang berada di barat daya Pulau Sumba ini sukses meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dengan predikat tertinggi, yakni Kategori Terbaik Utama. Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T.
Predikat Terbaik Utama ini bukan sekadar piagam. Ia adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa setiap warga SBD, dari Kodi Balaghar hingga Wewewa Selatan, memiliki jaminan kesehatan tanpa hambatan finansial maupun birokrasi. Ini adalah catatan emas bagi duet kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka.
Di bawah kepemimpinan keduanya, SBD mampu melakukan lompatan signifikan dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus menjaga kualitas layanan kesehatan tetap sejalan dengan peningkatan jumlah peserta. Jika banyak daerah mengejar angka kepesertaan semata, SBD mengejar kualitas layanan.
Keberhasilan meraih kategori tertinggi UHC Award 2026 dinilai sebagai hasil nyata kerja kolaboratif lintas sektor. Penilaian tidak semata bertumpu pada persentase kepesertaan, tetapi juga pada efektivitas pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat layanan kesehatan tanpa hambatan.
Timesntt.com mencatat ada tiga pilar utama yang menjadi kunci keberhasilan SBD: Pertama, Akselerasi Kepesertaan, melalui strategi jemput bola dalam pemutakhiran data kependudukan dan integrasi jaminan kesehatan daerah. Tim dari Disdukcapil dan Dinkes SBD menyisir 173 desa dan 2 kelurahan, memastikan warga miskin, pekerja informal, dan penyandang disabilitas terdaftar. Kedua, Sinergi Kelembagaan, dengan harmonisasi kerja yang solid antara Pemerintah Kabupaten, BPJS Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) di seluruh wilayah SBD. Ketiga, Responsivitas Layanan, melalui peningkatan mutu pelayanan di tingkat Puskesmas hingga RSUD yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program yang menonjol dan mendapat perhatian Pemerintah Pusat dalam kategori kesehatan adalah program CKG – Cek Kesehatan Gratis. Program ini menjadi pintu masuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung, serta stunting pada anak. Keberhasilan program CKG dan inisiatif kesehatan lainnya menunjukkan bahwa komitmen pembangunan SBD bersifat holistik, tidak hanya terpaku pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar.
Kolaborasi dengan sektor swasta memperkuat capaian ini. Pada 12 Oktober 2026, di Culiner Center Tambolaka, Pemerintah Kabupaten SBD berkolaborasi dengan PT Kalbe Farma Tbk meluncurkan program CKG sekaligus penyerahan bantuan 2.500 pcs insulin gratis bagi pasien dan masyarakat yang membutuhkan. Bupati Ratu Wulla bersama Wakil Bupati Dominikus hadir langsung. ‘Kolaborasi ini adalah bukti bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama,’ ujar Bupati Ratu.
Di tingkat Puskesmas, transformasi juga terasa. Puskesmas di Kodi, Loura, dan Wewewa Timur kini dilengkapi dengan alat USG portable, laboratorium sederhana, dan tenaga dokter yang siaga 24 jam. RSUD Reda Bolo di Tambolaka meningkatkan kapasitas tempat tidur dan menambah layanan spesialis. Semua ini membuat rujukan ke Kupang berkurang drastis, menghemat biaya dan waktu masyarakat.
UHC Terbaik Utama juga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan stunting, dan peningkatan harapan hidup. Dengan jaminan kesehatan yang hampir 100 persen, warga tidak lagi menunda berobat karena takut biaya. Mama-mama yang hamil rutin memeriksakan kehamilan. Lansia rutin cek gula darah dan tekanan darah. Anak-anak mendapat imunisasi lengkap.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla yang juga dikenal sebagai politisi, aktivis, hingga pengusaha sukses membawa pendekatan manajerial yang profesional dalam mengelola JKN. Ia memastikan iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang menjadi tanggung jawab APBD dibayarkan tepat waktu, tidak menunggak. Ini yang membuat BPJS Kesehatan memberikan penilaian tinggi kepada SBD. Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan memastikan sisi politik anggaran berpihak: APBD SBD memprioritaskan kesehatan di atas 15 persen.
Penghargaan UHC Award 2026 ini melengkapi penghargaan sebelumnya: Pos Kupang Award 2025 di sektor kesehatan, dan penghargaan dari Menteri Hukum RI atas pembentukan Pos Bantuan Hukum. Semua menunjukkan satu benang merah: SBD membangun manusia seutuhnya.
Ketika ditanya apa makna UHC Terbaik Utama bagi masyarakat, Bupati Ratu menjawab sederhana: ‘Artinya, tidak ada lagi warga SBD yang harus menjual ternak atau kain tenun hanya untuk berobat’. Itulah esensi jaminan tanpa batas. Dan itulah yang diwujudkan Ratu-Angga di Sumba Barat Daya.
Predikat Terbaik Utama UHC Award 2026 juga menempatkan Sumba Barat Daya sebagai role model bagi daerah lain di Provinsi NTT. Banyak kabupaten lain datang studi banding ke SBD untuk belajar bagaimana mengintegrasikan data kependudukan, BPJS, dan layanan kesehatan. SBD kini menjadi laboratorium kebijakan kesehatan yang inklusif.
Ke depan, tantangan SBD adalah menjaga keberlanjutan UHC di tengah kenaikan biaya kesehatan. Namun dengan pengelolaan DAK terbaik peringkat 7 se-Indonesia dan transfer Rp81 miliar untuk PPPK yang aman, fondasi fiskal SBD cukup kuat untuk menjaga komitmen ini. Kesehatan adalah investasi, bukan beban. Dan investasi itu kini berbuah penghargaan tertinggi.
Secara kompasian, kisah UHC SBD adalah kisah tentang keadilan sosial. Di tanah yang dulu identik dengan keterisolasian dan keterbatasan, kini setiap warga memegang kartu JKN yang sama berharganya dengan warga di Jakarta. Kartu itu adalah paspor untuk hidup sehat, untuk bermimpi lebih tinggi, untuk membangun Sumba Barat Daya yang lebih sejahtera.
Universal Health Coverage di Sumba Barat Daya membuktikan bahwa daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mampu melampaui daerah maju jika ada political will yang kuat. Duet Ratu-Angga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif, lintas partai, lintas gender, mampu menghasilkan lompatan yang signifikan. Ratu dengan latar belakang NasDem dan Angga dengan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa koalisi untuk rakyat lebih penting dari sekat partai. Hasilnya adalah UHC Terbaik Utama yang membanggakan seluruh masyarakat Sumba.***
Tinggalkan Balasan