“Jangan sampai Mama Bapak hanya dilibatkan setiap lima tahun sekali, saat memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten. Setelah memilih, Mama Bapak juga harus terus mengawal agar wakil rakyat menjalankan tugas dan memperjuangkan kebutuhan Mama Bapak,” kata Julie.
WAIKABUBAK, TIMESNTT.COM — Literasi keuangan itu tidak selalu dimulai dari gedung tinggi di Jakarta. Kadang ia dimulai dari sebuah gedung gereja di desa.
Rabu (28/10/2026), di Gedung GKS Jemaat Waihura, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem Julie Sutrisno Laiskodat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat Desa Waihura.
Temanya sederhana, tapi menyangkut masa depan; “Cerdas Keuangan, Sejahtera Masa Depan”. Tujuannya meningkatkan pemahaman warga soal pengelolaan keuangan, akses pembiayaan usaha, serta kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Julie tidak datang hanya membawa materi soal menabung atau meminjam. Ia menjelaskan peran Komisi XI DPR RI dan mitra kerjanya mulai dari OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan. Lembaga-lembaga yang namanya sering terdengar di berita, tapi jarang dijelaskan apa kaitannya dengan dapur warga desa.
Pesan Julie agar kenali tugas dan program lembaga-lembaga itu, agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi di desa.
Namun di Wanokaka, edukasi keuangan tidak berhenti pada soal uang. Julie juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pembangunan.
Menurut dia, demokrasi tidak selesai di bilik suara.
“Jangan sampai Mama Bapak hanya dilibatkan setiap lima tahun sekali, saat memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten. Setelah memilih, Mama Bapak juga harus terus mengawal agar wakil rakyat menjalankan tugas dan memperjuangkan kebutuhan Mama Bapak,” kata Julie.
Di desa, kalimat itu terasa relevan. Warga Wanokaka tidak hanya diajak cerdas mengelola uang, tapi juga cerdas mengelola harapan agar tidak mudah tergiur janji manis investasi bodong, tidak terjebak pinjol ilegal, dan tidak lupa menagih janji pembangunan setelah pemilu selesai.***
Tinggalkan Balasan