Berdasarkan data per Juli 2026, prevalensi stunting di Sumba Barat Daya masih berada di angka 39 persen. Angka ini masih jauh dari target tahun berjalan yang dipatok pada angka 37,8 persen.
TAMBOLAKA, TIMESNTT.COM — Upaya menekan angka prevalensi tengkes (stunting) di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, menuntut kerja ekstra, keberanian melakukan evaluasi menyeluruh, serta sinergi lintas sektor yang solid. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa lagi berjalan sektoral, melainkan harus dikeroyok bersama melalui gerakan nyata hingga tingkat desa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Sumba Barat Daya serta Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Posyandu yang dihelat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Tambolaka, Rabu (7/10/2026).
Rapat strategis ini dipimpin dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Wakil Bupati selaku Ketua TPPPS Kabupaten SBD Dominikus Alphawan R. Kaka, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa dari 12 wilayah lokus monev, kepala puskesmas, serta anggota tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Dalam pemaparannya, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla secara terbuka membeberkan tantangan berat yang dihadapi daerah. Berdasarkan data per Juli 2026, prevalensi stunting di Sumba Barat Daya masih berada di angka 39 persen. Angka ini masih jauh dari target tahun berjalan yang dipatok pada angka 37,8 persen.
Sementara itu, tantangan nasional menetapkan target yang jauh lebih rendah, yakni 17,5 persen pada tahun 2026, serta target tingkat Provinsi NTT sebesar 33,1 persen pada tahun 2025.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan perangkat daerah yang terus berupaya mendukung program Gebrak [Gerakan Bersama Atasi Stunting] di daerah ini,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla.
Kendati demikian, Bupati menegaskan bahwa angka 39 persen merupakan alarm keras yang menuntut perubahan strategi total di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan monev Posyandu di 12 desa lokus, terungkap masih banyak persoalan mendasar yang menghambat efektivitas intervensi.
“Hasil monev Posyandu di 12 desa menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera kita tangani bersama. Mulai dari tingkat kehadiran sasaran yang masih rendah, kapasitas kader belum memadai, sarana prasarana serta alat ukur terbatas, hingga pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan optimal. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, air bersih, serta pemenuhan gizi masih menjadi persoalan mendasar,” urai Bupati.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar seluruh OPD tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap instansi wajib hadir membawa solusi konkret sesuai tugas pokok dan fungsinya guna memastikan intervensi menyasar langsung akar masalah.
“Semua permasalahan ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Setiap OPD harus hadir dengan solusi konkret agar intervensi benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hasil monev di 12 desa tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan batas waktu pelaksanaan yang terukur,” tegas Ratu Wulla.
Di akhir arahannya, Bupati mewajibkan para camat, kepala puskesmas, dan kepala desa untuk memastikan seluruh sasaran—ibu hamil, bayi, dan balita—wajib hadir di posyandu tanpa ada yang terlewat, didukung validitas data yang akurat dan pelaporan berjenjang yang tertib.
Strategi Penguatan dari Wakil Bupati dan Perangkat Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya selaku Ketua TPPPS Kabupaten SBD, Dominikus Alphawan R. Kaka, menekankan pentingnya penguatan fungsi posyandu sebagai garda terdepan deteksi dini tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemantauan ketat terhadap pergerakan berat dan tinggi badan balita setiap bulannya adalah kunci utama mencegah anak jatuh pada kondisi stunting kronis.
“Posyandu adalah benteng pertahanan pertama kita. Kami akan memastikan para kepala desa dan kader posyandu mendapatkan dukungan sarana operasional yang memadai, sehingga kendala alat ukur yang tidak standar atau minimnya partisipasi warga dapat segera diatasi,” ungkap Dominikus.
Senada dengan hal tersebut, jajaran Dinas Kesehatan dan OPD teknis lainnya berkomitmen untuk segera menerjunkan tim pendamping ke 12 desa lokus monev guna menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
Melalui konsolidasi lintas sektor yang ketat dan terukur ini, Pemkab Sumba Barat Daya optimistis tren penurunan stunting dapat diakselerasi secara signifikan demi mewujudkan generasi SBD yang sehat dan cerdas menyongsong masa depan.***
Tinggalkan Balasan